Pabrikan Mobil Siap Ikuti Aturan Pemerintah Soal PPKM Darurat, Tapi...

Liputan6.com, Jakarta - Pabrikan mobil di Indonesia siap mengikuti aturan dari pemerintah terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, mulai 3 sampai 20 Juli 2021 di Jawa dan Bali. Kebijakan ini, untuk menekan laju penyebaran virus Corona Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia.

Menurut Direktur Administrasi, Korporasi, dan Hubungan Eksternal PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam, PPKM Darurat ini kan untuk membatasi mobilitas manusia. Namun, untuk mobilitas logistik jangan dibatasi, agar ekonomi tetap bergerak.

"Kita harus pandai memilah-milah. Mobilitas orang didukung, seperti pemberian vaksin. Mobilitas bisa diberi jalan, terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif. Kebijakan ini harus didukung dengan kemudahan lain, agar PPKM tidak berdampak negatif, dan tujuannya tercapai untuk menekan laju penyebaran Covid-19," jelas Bob saat dihubungi Liputan6.com, melalui sambungan telepon, Kamis (1/7/2021).

Sementara itu, terkait pengoperasian pabrik, sesuai dengan aturan untuk kantor memang akan dikurangi tapi untuk kegiatan produksi terus berjalan dan harus didukung.

"Apalagi untuk ekspor, agar ekonomi tetap jalan kita bisa bayar pajak. Tapi, kita tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, serta kita sudah melakukan vaksinasi. Saat ini, baru sekitar 50 persen karyawan pabrik dan keluarganya," tambah Bob.

Sedangkan Amelia Tjandra, Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor (ADM) menjelaskan, pemberlakuan PPKM Darurat ini, memang akan berdampak ke semua lini industri, dan tidak hanya otomotif. Namun, jika aturan tersebut tidak dijalankan, maka akan berakibat fatal di kemudian hari.

"Kami mendukung langkah pemerintah, dan sejak awal kami juga sudah menerapkan protokol kesehatan, dengan 75 persen karyawan work from home (WFH), dan jika sekarang ingin 100 persen, kita ikuti. Produksi juga sudah mengikuti protokol kesehatan," tegas wanita yang akrab disapa Amel ini.