Pemerintah Bakal Evaluasi Relaksasi PPnBM-DTP, Tahun 2022 Diperpanjang?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin), bakal mengevaluasi kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP). Pasalnya, relaksasi pajak bagi pembelian mobil baru terbukti meningkatkan industri otomotif, setelah dihantam pandemi Covid-19.

"PPnBM mungkin dievalusi, yang penting kita lihat benefitnya," uja Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, di sela-sela kedatangannya di GIIAS 2021, ICE BSD, Tangerang, Rabu (17/11/2021).

Agus menjelaskan, meskipun pendapatan dari produk otomotif menurun, namun dari sektor lain tetap tumbuh. Bahkan, kenaikan tersebut bisa naik hingga enam kali lipat.

"Pendapatan luxury cost berkurang, tapi ada benefit di tempat lain itu kalau kita hitung 6 kali lipat dari industri pendukung otomotif mulai dari tier 1 atau 2," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah juga mulai membahas kebijakan insentif lainnya untuk otomotif, seperti insentif pajak dengan basis emisi.

"Green mobility sedang kami susun dan siapkan juga, lebih ke alat transportasinya seperti mobil, motor, kapal, bus, dan lain-lain sedang kami siapkan. Yang akan kita atur adalah teknologi yang menuju green, jadi kita kasih ke produsen, produsen ke pasar," pungkasnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.