AHM Jalin Komunikasi dengan Pemerintah Terkait Kendaraan Dinas Listrik

Liputan6.com, Jakarta - PT Astra Honda Motor (AHM) telah melakukan pembicaraan dengan instansi pemerintahan untuk pemenuhan kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai untuk kendaraan dinas instansi pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Marketing PT AHM, Thomas Wijaya di sela-sela peluncuran new Honda Vario 125 di kawasan Cikarang, Jawa Barat belum lama ini.

Menurutnya, perusahaan akan ikut kebijakan pemerintah untuk percepatan ekosistem dan penggunaan kendaraan listrik, terkhusus jenis sepeda motor.

"Ya tentu sudah ada diskusi dengan pemerintah dan pastinya juga kita akan ikuti dengan apa yang sudah digariskan oleh pemerintah," kata Thomas, Senin (26/9/2022).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, titah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kendaraan listrik tersebut akan membawa dampak positif serta menstimulasi pasar EV di Tanah Air. 

"Menurut kami Inpres ini positif untuk masyarakat dan konsumen kita. Jadi, tentunya Inpres ini akan membuat market Electric Vehicle (EV) menjadi semakin lebih siap," pungkas dia.

AHM sendiri sudah mengumbar peta bisnis kendaraan listrik untuk pasar Indonesia. Thomas mengatakan, pihaknya akan lebih dulu mempertimbangkan semua faktor baik dari keamanan, kenyamanan. Karena pada dasarnya sebuah peluncuran produk dari Honda haruslah berorientasi pada konsumen.

"Jika memang marketnya berkembang ya kita juga melihat akan ada banyak pilihan bagi konsumen. Namun motor listrik itu bukan saja soal desain tetapi butuh teknologi, baterai, dan sisi infrastrukturnya. Jadi kami melihat pengembangannya harus total, komprehensif, dan terintegrasi agar konsumen tetap nyaman," kata Thomas.