Akselerasi Kendaraan Listrik di Indonesia Harus Dimulai dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Instansi Pemerintah Pusat atau Daerah, sudah sepatutnya dijalankan secara kontinu untuk merangsang masyarakat dalam penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Hal ini yang menjadi dasar untuk keberhasilan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Oleh karena itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menjelaskan Pemerintah Pusat atau Daerah harus menjadi role mode untuk semua lapisan masyarakat.

“Inpres no 7 ini perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan juga Pemda, sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan langkah-langkah kongkrit dan strategis, untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik di instansinya masing-masing,” ujar Budi, dikutip dari laman resmi Kementerian Perhubungan.

Baginya, instansi di tempat ia bekerja sudah lebih dulu mengimplementasikan penggunaan kendaraan listrik jauh sebelum keluarnya Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ini. Bahkan, kendaraan listrik tersebut telah digunakan sebagai kendaraan dinas.

Di samping itu, guna mendorong penggunaan kendaraan liatrik tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan roadmap terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai di Indonesia.

“Kebijakan roadmap KBLBB, baik untuk kendaraan operasional pemerintah dan angkutan jalan telah ditetapkan dari tahun 2021 sampai 2030, yang dikoordinatori oleh Kemenkomarves,” tambah Menhub dalam penjelasannya.