Pemerintah Diharapkan Pakai Standar Cukai Karbon agar Insentif EV Tidak Beratkan APBN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memang telah berencana untuk memberikan insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Wacana tersebut, bahkan sudah masuk proses finalisasi, dan akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

Dalam pemberian insentif ini, akan ditujukan kepada mobil atau motor yang produsennya memiliki pabrik di Indonesia, atau minimal modelnya sudah dirakit lokal. Selain itu, subsidi kendaraan listrik ini, juga sudah masuk rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Safrudin, menyampaikan saran agar sumber insentif kendaraan listrik bisa diambil dari cukai kendaraan dengan karbon yang tinggi.

"Komitmen pemerintah Rp 7,8 triliun itu akan kami sangat hargai, tapi akan lebih bagus setelah itu kita atur regulasi yang tidak membebani APBN," jelas pria yang akrab disapa Puput, dalam keterangan resminya, ditulis Jumat (16/12/2022).

Skenario teknis pada Standar Low Carbon Emission Vehicle (LCEV) menunjukkan kemungkinan untuk mengurangi 0,280 GtonCO2e (59%) dari 0,470 GtonCO2e emisi BAU kendaraan pada 2030 mengacu pada baseline sebesar 0,105 GtonCO2e (2010). Total beban Carbon kendaraan ini sudah mencapai 0,255 GtonCO2e pada 2019.

"Skenario tersebut juga menunjukkan bahwa kita dapat memetik manfaat ekonomi sebesar USD 341,00 miliar dari efisiensi bahan bakar, penghematan produksi, dan peningkatan kesehatan masyarakat sesuai dengan peningkatan kualitas udara," tambah Puput.