Toyota bZ4X Jadi Kendaraan Operasional Kemenko Marves

Liputan6.com, Jakarta - Tujuh (7) Toyota bZ4X akan menjadi kendaraan operasional bagi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Unit-unit ini diboyong Kemenko Marves melalui program usership KINTO.

"Kami berterima kasih dan sangat mengapresiasi Kantor Kementerian Maritim dan Investasi atas kepercayaannya memilih dan menggunakan bZ4X, sebagai sebuah kendaraan berbasis Battery EV yang ramah lingkungan untuk mendukung mobilitas operasionalnya," terang Vice President Director PT Toyota-Astra Motor Henry Tanoto dalam keterangan resminya, Senin (6/3/2023).

Dirinya juga menyebutkan, langkah Kemenko Marves tersebut merupakan tindak lanjut dari KTT G20 yang diselenggarakan November 2022.

"Sebagai tindak lanjut dari KTT G20, Toyota meyakini langkah Kemenko Marves akan makin memperkuat komitmen bersama dalam mendukung berbagai upaya untuk pengurangan emisi karbon menuju Net Zero Emission pada 2060 mendatang," ujarnya.

Setidaknya ada tiga (3) isu utama yang diusung Indonesia sebagai presidensi dalam pertemuan G20 di antaranya transisi energi berkelanjutan, transformasi digital, dan arsitektur kesehatan global.

Penyelenggaraan tersebut juga menghasilkan G20 Bali Leaders Declaration yang berisi berbagai concrete deliverables sebagai roadmap untuk aksi-aksi perubahan ke depan.

Disebutkan, kehadiran Battery EV bersama kendaraan elektrifikasi dan ramah lingkungan lainnya sangat dibutuhkan untuk mendukung pemenuhan komitmen pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Hal itu sesuai degan arahan pemerintah lewat Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery EV) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang ditandatangani pada 13 September 2022 lalu yang telah mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis Battery EV dengan menjadikannya sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (pemda).