Soal Subsidi Ioniq 5, Hyundai Tunggu Petunjuk Teknis dari Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Hyundai Ioniq 5 menjadi salah satu model mobil listrik yang berhak mendapatkan subsidi dari pemerintah terkait pembelian kendaraan listrik berbasis baterai. Bantuan tersebut berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dari 11 persen menjadi 1 persen.

Meskipun, beleid dari insentif tersebut sudah resmi berlaku mulai 1 April 2023, hingga kini pabrikan asal Korea Selatan tersebut belum merilis harga resmi Hyundai Ioniq 5 setelah dipotong subsidi

"Kami sedang berkoordinasi dengan pemerintah, dengan instansi terkait bagaimana untuk eksekusinya karena kami lagi menunggu Petunjuk Teknis (juknis) juga dari pemerintah supaya konsumen bisa mendapatkan hasil yang optimal dan gampang," jelas Makmur, Chief Operating Officer (COO) PT Hyundai Motors Indonesia (HMID), saat ditemui di Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Lanjut Makmur, jika juknis sudah keluar, maka bagi diler atau jaringan penjualan juga mengetahui bagaimana cara menyalurkan bantuan subsidi tersebut.

"Jadi kalau kita lihat dari peraturannya itu, apabila konsumen tidak mau menunggu insentif, bisa langsung tetap transaksi sesuai dengan harga normalnya. Karena kan PPN ini sebenarnya bisa kalau mereka gak ambil insentif ini," tambah Makmur.

Lalu, ketika ditanya lebih detail terkait subsidi pembelian mobil listrik ini, dan apakah konsumen memang masih harus menunggu untuk mendapatkannya, pihak Hyundai sendiri belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

"Sementara belum bisa jawab, karena kami masih menunggu juknisnya seperti apa. Kalau kemarin PMK (Peraturan Menteri Keuangan) kan sudah keluar, cuma kita juklak juknis eksekusinya kita masih berkoordinasi dengan pemerintah," pungkas Makmur.