Ambisi Indonesia dan Negara ASEAN Jadi Pusat Elektrifikasi Global

Mendorong penggunaan dan peralihan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), pemerintah telah memberikan subsidi, baik untuk mobil, motor, maupun bus listrik. Namun, insentif untuk pembelian kendaraan ramah lingkungan ini, dinilai lambat dan tidak mendapatkan respons yang baik di masyarakat.

Dijelaskan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), pemerintah telah melakukan rapat evaluasi kebijakan tersebut, dan di mana letak faktor yang menjadi penghambat berjalannya insentif kendaraan listrik.

"Jadi, karena apa itu subsidi maka itu tidak bisa dinikmati semua. Maka itu, bisa jadi penyebab lambatnya insentif," jelas Moeldoko, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), di sela-sela PEVS 2023, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Lanjut Moeldoko, faktor kedua, bisa saja karena restitusi. Jadi, dari PPN sebesar 11 persen, 1 persen dibayar oleh konsumen. Namun, dealer menanggung pajak tersebut, dan akan dibayarkan atau digantikan oleh pemerintah.

"Dikhawatirkan Restitusi yang setahun baru dibayar oleh pemerintah, maka itu akan menjadi beban bagi dealer-dealer. Itulah yang menjadi bahan diskusi kita," jelasnya.

Sebelumnya, Moeldoko juga menyampaikan menyebut kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif kendaraan listrik optimistis mampu mempercepat pembangunan ekosistem di Tanah Air. Pasalnya, subsidi ini akan membuat industri dan pasar mobil, motor, dan bus listrik akan lebih menggeliat.

"Pemberian insentif PPN tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam mengikuti perkembangan dunia akan transisi energi bersih dengan penggunaan kendaraan listrik," jelasnya.