Jalin Kerja Sama, Indonesia dan Australia Bertekad Kuasai Industri EV dengan Nikel dan Lithium

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan penandatanganan Rencana Aksi implementasi MoU antara Pemerintah Negara Bagian Western Australia and Kadin Indonesia pada Selasa (4/7/2023). (Dok Kemenko Perekonomian)

Liputan6.com, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) dan Pemerintah Negara Bagian Western Australia menandatangani rencana aksi implementasi Memorandum of Undestanding (Mou) kerja sama Critical Minerals untuk periode 2023-2025.

Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid dengan Premier of Western Australia, Hon Roger Cook MLA dan ini disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Rencana aksi ini untuk mendetailkan implementasi dari MoU yang telah ditandatangani pada tanggal 21 Februari 2023 di Perth, oleh Ketua Kadin Indonesia dengan Hon Roger Cook MLA.

“Rencana aksi merupakan tindak lanjut dari komitmen yang dibuat pada B20/G20 November 2022 lalu,” papar Ketua Indonesia-Australia Business Council (IABC) George Marantika dalam keterangan tertulis, Selasa (4/7/2023).

Rencana aksi tersebut berkaitan dengan kerja sama Critical Minerals untuk periode 2023-2025. Kolaborasi tersebut didukung dalam semangat economic powerhouse yang diusung Indonesia-Australia Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) tepat pada saat tiga tahun implementasinya sejak berlaku 5 Juli 2023.

Kerja sama yang menjadi fokus dalam Rencana Aksi ini mencakup pilar Rantai Pasok, Environmental, Social and Governance (ESG), dan Pengembangan Tenaga Kerja Terampil.

Kerja sama tersebut membidik pencapaian industri baterai dan mineral penting yang memberi nilai tambah, tangguh, dan berkelanjutan di kedua negara.

"Kemitraan antara Indonesia dan Western Australia dapat membuka peluang besar di sektor mineral penting (critical minerals), mengingat Australia Barat memiliki cadangan mineral yang melimpah untuk menghasilkan baterai electric vehicle (EV). Australia akan menjadi pemasok Lithium dan Indonesia akan menjadi pemasok Nikel, di mana keduanya merupakan komponen utama dalam produksi EV," ujar Dubes RI Canberra Siswo Pramono.

2 dari 2 halaman

Pemprov DKI Jakarta Segera Realisasikan Mobil Listrik sebagai Kendaraan Dinas

Penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas akan segera direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Hal tersebut, sebagai usaha untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta sekaligus mendorong percepatan implementasi penggunaan Kendaraan bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

"Sedang dalam proses pengadaan yang sesuai rencana dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Dalam waktu dekat, realisasi kendaraan berbasis energi terbarukan akan dijalankan," ujar Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, disitat dari Antara, ditulis Selasa (4/7/2023).

Selain itu, saat ini, kendaraaan umum di DKI Jakarta juga sudah sebagian menggunakan bus listrik. Selain itu, penggunaan kendaraan ramah lingkungan di ibu kota ini, juga untuk mendukung program nasional serta menurunkan beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil, dan meredam emisi karbon.

"Khusus anggaran belanja BBM untuk mobil dinas akan semakin hemat. Jadi, kelak hanya alat berat dan lainnya yang masih mengkonsumsi BBM," tegas Heru.

Sementara itu, Heru juga mengimbau masyarakat DKI Jakarta agar tidak ragu menggunakan kendaraan listrik, baik untuk angkutan umum ataupun motor listrik konversi dari bensin ke listrik.

"Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama semua kendaraan roda dua di DKI baik milik jajaran Pemprov maupun masyarakat akan beralih ke motor listrik," tukasnya.