Pemerintah Tegaskan Opsen Pajak Kendaraan Tak Hambat Pertumbuhan Industri Otomotif

Liputan6.com, Jakarta - Penerapan opsen pajak dinilai dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri otomotif. Hal ini berdampak pada konsumen yang mendapatkan beban harga kendaraan menjadi tinggi. 

Opsen pajak yang merupakan turunan dari Undang-Undang APBD bertujuan memperjelas pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Namun, ketidakpastian implementasi di daerah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku industri.

Opsen pajak seharusnya tidak menjadi beban tambahan bagi konsumen. Kebijakan ini diharapkan hanya mengatur ulang pembagian tarif pajak yang sudah ada, sehingga tidak ada peningkatan tarif baru yang berimbas langsung pada harga kendaraan bermotor.

"Soal pertanyaan opsen pajak, itu merupakan kewenangan daerah. Kemudian di situ sudah ada daftar utuhnya, yang lagi terdapat dari perkembangan daerah, " ujar Rustam Effendi, Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, yang disampaikan dalam acara Forum Editor Otomotif di Hotel Akmani, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2024) 

"Pada waktu nanti sudah ada daftar ini, tarifnya sudah diikat, kemudian proporsi juga otomatis sudah dapat, dan mengambil opsen itu. Jadi sebenarnya tugas utamanya itu memberikan keyakinan itu, cukup saja untuk pembagiannya dan dimudahkan," tambahnya. 

Kekhawatiran muncul lantaran ada kemungkinan masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk mengambil inisiatif dalam menetapkan kebijakan pajaknya. Hal ini berpotensi menciptakan perbedaan tarif pajak di berbagai daerah yang dapat membingungkan konsumen dan menyulitkan produsen otomotif.