Liputan6.com, Jakarta - Di tengah hiruk-pikuk warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, sibuk memindahkan barang-barang mereka ke Rusun Jatinegara Barat, terlihat Iryan sedang duduk santai di bangunan baru tersebut.
Sembari sesekali melihat telepon genggamnya, Iryan, bercerita alasan dia bersedia direlokasi dari tempat ia besar dan lahir. Alasannya, karena terpaksa.
"Ya terpaksa," ucap pria yang sehari-hari bekerja sebagai sekuriti di Kedutaan Hongaria ini, Jumat (21/8/2015).
Iryan pun kecewa kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Menurut dia, tak sepantasnya Gubernur yang akrab disapa Ahok ini tak memberikan uang ganti rugi karena menggusur rumahnya.
"Mana lagi enggak dapat ganti rugi, Ahok kan bersikukuh enggak dapat ganti rugi. Istilah kasarnya Rp gantilah 2 atau 3 juta. Ini enggak ada sepeser pun," keluh pria 28 tahun itu.
Didasari kekecewan tersebut, Iryan memastikan dirinya tidak akan memilih Ahok lagi pada Pilkada Gubernur Jakarta 2017 mendatang.
"Surat komplet. Cuma ya itu, kemarin kan rusuh, karena enggak ada ganti, karena minta ganti enggak diladenin. Ya kita sih enggak mau milih dia lagi, kecewa," pungkas Iryan.
Eksekusi Kampung Pulo
Eksekusi permukiman di Kampung Pulo, Jakarta Timur sempat terjadi kericuhan antara warga dengan anggota Satpol PP dan Kepolisian pada Kamis 20 Agustus kemarin.
Kemarahan warga Kampung Pulo berujung pembakaran 1 ekskavator. Mereka tidak mau tempat tinggal mereka digusur. Akibatnya, 27 orang diamankan karena diduga terlibat tindak anarkisme.
Pemprov DKI Jakarta selama ini sudah menyosialisasikan relokasi permukiman di Kampung Pulo sejak setahun lalu. Relokasi ini tak lain untuk normalisasi Kali Ciliwung, guna menanggulangi banjir Jakarta.
Upaya persuasif pun sudah dilakukan, seperti menggelar pertemuan dengan perwakilan warga di Balaikota. Bahkan, Pemprov DKI sudah menuruti kemauan sebagian banyak warga untuk membangun rusun tak jauh dari Kampung Pulo, yakni di kawasan Jatinegara.
Pemprov DKI akhirnya membangun rusun di lokasi yang diinginkan warga dan memberikan rusun secara cuma-cuma. Rusun ini tidak seperti lainnya, dibangun menyerupai apartemen lengkap dengan elevatornya. Warga hanya dikenakan Rp 10 ribu per hari untuk biaya kebersihan dan keamanan.
Namun sebagian warga tetap menolak, dengan alasan tidak mendapat uang ganti rugi yang sesuai meski di atas lahan milik negara itu. Sementara sebagian warga Kampung Pulo lainnya sudah menempati rusun. (Rmn/Sss)
Tak Dapat Ganti Rugi, Warga Kampung Pulo Tak Mau Lagi Pilih Ahok
Menurut Iryan, tak sepantasnya Ahok tidak memberikan uang ganti rugi karena menggusur rumahnya.
Advertisement