Peringatan DPR kepada KPU Jelang Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta- Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria masih optimistis Pilkada serentak 2015 yang digelar 9 Desember mendatang dapat berjalan dengan baik. Namun, Politisi Partai Gerindra ini meminta beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, netralitas penyelenggara pilkada.

"Ini dituntut. Lebih-lebih tanggal 9 Desember diharapkan bisa siapkan sarana dan prasarana. Jangan sampai ada kecurangan saat penghitungan suara, pencoblosan. Ini independensi penyelenggara pilkada," kata Riza Patria di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Kedua, lanjut dia, PNS atau birokrat juga harus jaga netralitas. Dikarenakan, pejabat daerah cenderung menggunakan fasilitas negara untuk menangkan salah satu calon. ‎

"Indonesia negara ke 3 demokrasinya yang bisa jadi batu loncatan ke depan dan jangan sampai pilkada ternodai. Kami menunggu independensi PNS dan penyelenggara pilkada," ujar dia.

Selain itu, dia menuturkan, partai politik dan masyarakat diharapkan ikut mensukseskan Pilkada serentak 2015. "Timses (tim sukses) harus legowo terima kekalahan. Pilkada sangat rawan konflik," tutur dia.

Berdasarkan pantauan Komisi II, ungkap Riza, saat ini memang masih banyak berbagai permasalahan Pilkada di daerah-daerah. Seperti masalah anggaran, pemahanan terhadap UU Pilkada dan PKPU yang masih minim sosialisasinya.

"Ini penting harus segera diatasi, jangan kemudian hari jadi bom waktu. Kita khawatir bisa merembet ke daerah lain," kata dia.

‎Terkait masalah daftar pemilih Pilkada yang masih bermasalah, Riza tidak khawatir atas hal ini. Sebab masalah ini, dapat segera diatasi oleh KPU yang sudah berpengalaman melaksanakan Pemilu/Pilkada. "Ini jadi catatan penting KPU siapkan data yang baik. Jangan sampai terulang kembali carut-marut daftar pemilu di Pemilu 2014 lalu," ujarnya.

Begitu juga, Riza tidak khawatir adanya konflik di Pilkada. Sebab menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah memiliki peta daerah-daerah yang rawan konflik. Maka dari itu, dia berharap pihak terkait bisa berkoordinasi atasi konflik.‎

"Deteksi dini ini perlu dilakukan oleh pemerintah, Badan Intelijen Negara (BIN), aparat keamanan agar pilkada berjalan dengan baik," kata Riza. (Nil/Mut)