Kegaduhan Politik Nasional Dapat Ganggu Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Akhir-akhir ini, dunia perpolitikan nasional mengalami kegaduhan. Baik eksekutif maupun legislatif, adu pendapat terkait kebijakan atau menanggapi isu yang berhembus.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Mayor Jenderal TNI Soedarmo mengatakan, kegaduhan politik itu dapat mengganggu pelaksanaan pilkada serentak. Efek yang ditimbulkan langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, dia menegaskan kegaduhan politik itu menjadi perhatian serius Kemendagri. Terutama daerah-daerah yang melaksanakan pilkada tahap pertama pada 9 Desember 2015.

"Politik nasional berpengaruh ke daerah itu tetap menjadi perhatian kita," ujar Soedarmo dalam bincang-bincang 'Permasalahan Aktual Pilkada Serentak 2015' di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 21 November 2015.

Menurut dia, kesuksesan pilkada serentak 2015 juga mempengaruhi Kemendagri. Oleh karena itu, Kemendagri akan membantu penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu menyukseskan pesta demokrasi serentak itu.

"Kita senantiasa berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dan pihak-pihak terkait terhadap hal ini," ‎ucap Soedarmo.

Ada 3 hal utama yang akan dilakukan Kemendagri dalam menyukseskan pilkada. Salah satunya, terkait potensi gangguan. Kemendagri bertugas menemukan, memetakan, sekaligus mencegah kerawanan konflik di sejumlah daerah.

Untuk itu, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri membentuk tim guna mengantisipasi potensi konflik dan gangguan-gangguan jelang pilkada serentak.

"Kita turun langsung, melakukan sosialisasi demi sosialisasi ke daerah, kemudian menjangkau daerah-daerah yang dalam pemetaan kita masuk kategori rawan sebagai pencegahan dini," ucap Soedarmo. (Bob/Sun)