Liputan6.com, Jakarta - 2 Pekan menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2015, salah satu yang patut menjadi perhatian adalah potensi peningkatan transaksi keuangan hingga 9 Desember 2015.
Diprediksi selama masa tersebut bakal terjadi perpindahan uang dalam jumlah besar, khususnya mendekati waktu pemungutan suara. Seperti disampaikan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz.
"Pasangan calon sebenarnya punya uang dan laporan dana kampanye mereka itu nggak mencerminkan laporan yang mereka sampaikan,"Â kata Masykurudin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu 22 November 2015.
"Maka pengawasan harus lebih ketat, akan banyak transaksi-transaksi yang berlangsung 2 minggu ke depan," imbuh dia.
Menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bergerak cepat dan aktif berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Advertisement
Baca Juga
Hal ini demi menelisik transaksi keuangan yang mencurigakan, terutama di daerah-daerah penyelenggaraan pilkada.
"Dari penelusuran PPATK ini bisa ketahuan proses transaksi perbankan itu peredarannya dari mana ke mana. Apakah ada yang mencurigakan, misalnya ada orang yang mengambil uang sangat besar, uang dalam jumlah Rp 20 ribuan sekian ribu lembar, Rp 50 ribuan sekian lembar misalnya. Itu bisa dideteksi dini," ucap dia. ‎
Strategi
Selain itu yang harus dilakukan ialah memetakan seberapa besar dana yang bergerak jelang pilkada dan mengendus apakah terdapat dana haram yang digunakan.
‎"Makanya harus buat strategi dan turun langsung lakukan, pengawasan di politik uang. Kedua harus segera dikejar, Bawaslu jangan hanya diam. Lewat PPATK dan KPK untuk melihat proses peredaran yang di pilkada," kata dia.
Masykurudin pun berharap dalam dua pekan ini, aparat keamanan, baik TNI maupun Polri juga memperketat keamanan. Khususnya di wilayah perbatasan dengan melakukan patroli kendaraan-kendaraan yang keluar masuk.
Sebab sebagian besar arus uang yang masuk untuk serangan fajar tanpa melalui transaksi perbankan.
"Belajar dari Pileg 2014, ada mobil yang pelat Surabaya arah Bantul, karena ada pemeriksaan lalulintas, diperiksa mobil itu dan ditemukan bergepok-gepok uang. Ternyata belakangan diketahui untuk kepentingan pencalonan. Nah yang seperti itu sebenarnya bisa diidentifikasi," tutur dia.
"Karena itu, 2 pekan ini, TNI dan Polri harus meningkatkan keamanan dan harus diperketat, khususnya di daerah-daerah, perbatasan pilkada melihat uang masuk secara fisik," pungkas Masykurudin. ‎(Ndy/Ron)