Liputan6.com, Surabaya - Bawaslu menyebut seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang rawan praktek politik uang pada Pilkada Serentak 2015. Ini berdasar pemetaan yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur.
Ketua Bawaslu Jawa Timur Sufyanto menuturkan politik uang rawan terjadi terutama pada hari pemungutan suara. "Yang rawan pada saat di TPS-TPS saat pemungutan suara," tutur Sufyanto kepada wartawan, di Surabaya, Selasa (8/12/2015).
Potensi politik uang juga rawan terjadi saat distribusi formulir C6 kepada calon pemilih. "Banyak kemungkinan tim sukses menyelipkan stiker atau ajakan untuk memilih calon tertentu melalui panitia pilkada," imbuh Sufyanto.
Menurut dia, Jawa Timur merupakan provinsi kedua yang rawan dengan praktik politik uang.
"Kalau bisa dibilang tingkat kerawanannya kategori sedang," lanjut Sufyanto.
Baca Juga
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu telah menggandeng seluruh elemen masyarakat, seperti perguruan tinggi dan lembaga pemantau pemilu. Mereka membentuk tim operasi tangkap tangan (OTT).
Tim ini disebar di seluruh TPS didaerah yang melaksanakan pilkada. "Kalau ada temuan tangkap tangan langsung diproses di Panwaslu," tegas Sufyanto.
Saat ini, belum ada temuan signifikan terkait adanya politik uang. Hanya ada sebuah laporan di salah satu desa di Kabupaten Gresik, pada Minggu 6 Desember 2015 malam.
"Saya langsung turun ke Gresik dan sudah ditangani," pungkas Sufyanto.