Pilkada Ditunda, Kabupaten Fakfak Papua Barat Kondusif

Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Papua Brigjen Pol Paulus Waterpauw memastikan, situasi keamanan di Provinsi Papua Barat kondusif di hari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak hari ini.

Paulus mengatakan, situasi kondusif juga terjadi di Kabupaten Fakfak. Kabupaten tersebut mengalami penundaan pelaksanaan pilkada akibat adanya masalah administrasi yang dialami pasangan calon bernomor urut 2.

"Sudah 1 minggu ini situasi di Kabupaten Fakfak kondusif," ujar Paulus saat telekonferensi dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan di Mabes Polri, Rabu (9/12/2015).

Paulus menyatakan, pilkada di Kabupaten Fakfak ditunda karena pasangan calon nomor urut 2 terlambat menyelesaikan kelengkapan administrasi. Keputusan KPU setempat akhirnya menyatakan pasangan calon tersebut memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada.

"Tetapi KPUD tidak bisa secepat itu bisa menyiapkan surat suara, sehingga KPU memberi keputusan penundaan pilkada," ujar Paulus.

Menanggapi hal tersebut, Menko Luhut mengatakan, laporan serupa sudah ia terima. Ia memastikan, pilkada bisa dilakukan setelah surat suara yang baru dicetak.

"Keputusan KPU itu keputusan hukum, harus kita patuhi," ucap Luhut.

Luhut meminta Kapolda Papua Barat terus menjaga situasi kondusif. Ia juga meminta jajaran Kapolda berkoordinasi dengan jabatan Pemerintah Kabupaten Fakfak. Menurutnya, warga Kabupaten Fakfak harus diberi pengertian agar tidak terpancing emosi negatif karena penundaan yang diakibatkan satu paslon.

"Ini kesempatan yang baik untuk mengajarkan kepada masyarakat agar selalu taat kepada hukum," tandas Luhut.

Sempat Ricuh

Namun, di salah satu daerah di Papua, pelaksanaan pilkada sempat ricuh. Pencoblosan di Kabupaten Keerom, Papua, hari ini sempat diwarnai sedikit kericuhan.‎

Menurut laporan yang dibacakan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, kericuhan terjadi saat Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Keerom dipukul warga yang mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pagi tadi.

"Terjadi pemukulan terhadap Ketua KPPS karena ada warga yang ingin membawa nama-nama yang tidak terdaftar dalam DPT. Telah dijawab oleh KPPS itu bukan kewenangan mereka. Kemudian warga marah akhirnya terjadi pemukulan," ujar Badrodin.

Laporan pengamanan pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia telah disampaikan oleh masing-masing aparat pengaman kepada Badrodin dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan.

Laporan tersebut disampaikan kepada Luhut dan Badrodin melalui telekonferensi yang digelar di masing-masing markas kepolisian atau TPS setempat.

Menurut Badrodin, penyelenggaraan Pilkada Serentak pertama di Indonesia dapat dilaksanakan tanpa kendala yang berarti.

"Kecuali ada 5 Pilkada yang ditunda yaitu di Kalimantan Tengah, Kabupaten Simalungun, Kota Siantar, Kabupaten Fakfak, dan Kota Manado. Semoga penundaan tidak sampai lama supaya bisa dilaksanakan segera," tandas Badrodin.

Hari ini Pilkada serentak dilaksanakan di 246 ribu TPS yang tersebar pada 269 Kabupaten/Kota yang ada di 32 Provinsi.  Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum, terdapat 100.461.890 warga negara Indonesia yang akan menyumbangkan suara di Pilkada Serentak 2015 ini.

Terdapat juga 192.901 personel kepolisian dan 11 ribu aparat TNI yang mengamankan jalannya pelaksanaa pilkada di tempat-tempat tersebut.