Pengamat Pemilu Sebut Putusan MK Soal Pilkada Bintuni Final

20160118-Hakim MK Bacakan Putusan, Petugas Keamanan Jaga Ketat Gedung MK-Jakarta — Seorang petugas keamanan melakukan patroli di dalam gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/1/2016). Mahkamah Konstitusi membacakan 40 putusan perselisihan hasil Pilkada 2015 secara marathon pada Senin (18/1/2016). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis, 28 April 2016 yang lalu mengabulkan permohonan perselisihan hasil pilkada Teluk Bintuni yang diajukan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, Petrus Kasihiw dan Matret Kokop.

MK menyatakan perolehan suara yang didapatkan Petrus-Matret di TPS Inofina, Mosum dan Merestim dikembalikan seperti sebelum dilakukan pencoretan.

Dalam putusan itu MK juga membatalkan hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Moyeba yang dilaksanakan dengan sistem kesepakatan.

Pengamat Pemilu, Veri Junaidi yang hadir dan menyaksikan langsung proses PSU di Moyeba, Distrik Moskona Utara pada tanggal 19 Maret 2016 lalu, berpendapat bahwa Putusan MK yang membatalkan hasil PSU di Moyeba telah tepat.

"Saya melihat sendiri bagaimana KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan Panwas Kabupaten dihalangi untuk menjalankan tugasnya. Kemudian warga yang ingin mencoblos juga tidak diberikan haknya," ujar Veri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (1/5/2016)

Veri menerangkan, Putusan MK bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, tidak ada upaya hukum apapun terhadap Putusan tersebut. Karena itu, KPU Kabupaten Teluk Bintuni wajib menindaklanjuti putusan tersebut dengan menetapkan Pasangan Calon dengan total perolehan suara terbanyak hasil Putusan MK.

"Maka KPU harus menggabungkannya dengan hasil perolehan suara di Distrik lainnya yang tidak dipermasalahkan," kata Veri.

Veri juga menyatakan, dengan hasil Putusan MK ini maka pasangan Petrus – Matret memperoleh suara terbanyak dibanding pasangan lainnya. Karena itu, KPU Teluk Bintuni segera dapat membuat keputusan hasil Pilkada.

"Hal ini penting untuk kepastian hukum, keputusan KPU diperlukan agar pemerintahan di daerah dapat segera berjalan dan tidak berlarutnya sengketa," papar Veri.

Sebelumnya, MK memeriksa gugatan perselisihan hasil Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni. Saat itu Pasangan Petrus Kasihiw dan Matret Kokop mengajukan gugatan terhadap hasil Pilkada yang hanya selisih 7 suara.

MK sempat mengeluarkan Putusan sela untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS Moyeba Distrik Moskona Utara.