Ahok: Bagus Dong Rizal Ramli Maju Pilkada DKI

Liputan6.com, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan mendukung mantan Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli maju dalam perebutan kursi DKI 1 atau Pilkada DKI Jakarta 2017. Calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok santai menanggapi dukungan tersebut.

"Bagus dong (Rizal Ramli maju Pigub)," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Rencananya, siang ini organisasi buruh KSPI akan mendeklarasikan dukungan anggotanya untuk mantan Menko Maritim Rizal Ramli menjadi calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan ada beberapa pertimbangan para buruh mendukung Rizal Ramli. Salah satunya, karena dia memperjuangkan penolakan reklamasi Teluk Jakarta.

Sejak menjabat Menko Maritim, Rizal Ramli memang kerap menyindir Ahok. Bahkan, mendekati masa akhir jabatannya di Kabinet Kerja, suara Rizal makin kencang mengkritik Ahok. Misalnya, dia pernah menyindir sikap Ahok yang keras dan kerap marah-marah.

"Siapa pun pemimpin di Jakarta, atau daerah mana harus belajar mencintai rakyat, jangan maki-maki rakyat. Kalau rakyat tidak mengerti‎ ya diajari, rakyat kurang paham ya dikasih tahu," ungkap dia di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu 26 Juni 2016.

Demikian pula dengan masalah reklamasi Teluk Jakarta, suara keras juga dialamatkan Rizal ke Ahok yang mengadukan masalah itu ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia pun menyebut langkah Ahok itu sebagai sikap yang cengeng.

"Esensinya jangan cengeng jadi orang. Masak segalanya macam mau diadukan ke Presiden," kata Rizal Ramli di kantornya, Rabu 13 Juli 2016.

Sementara itu, Ahok menegaskan hal ini bukan soal cengeng atau tidak cengeng, melainkan soal tafsiran.

"Bukan cengeng. Ini kan proses hukum. Anda kalau cuma ngomong doang di media, memutuskan membatalkan sebuah izin, ya saya harus tertulis dong," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis 14 Juli 2016.

Menurut Ahok, dia harus bertanya kepada Jokowi soal rekomendasi penghentian proyek pembangunan Pulau G dan membenahi pembangunan Pulau C dan D oleh 3 kementerian.

"Kalau tafsiran beliau (Rizal) kan keppresnya kalah, kan harus permen tiga menteri, saya mesti tanya Presiden apa bener. Bukan persoalan cengeng. Bukan cuma ngomong di media. Kita mesti tanya ke Presiden," ujar Ahok.

Menurut Ahok, karena izin reklamasi dikeluarkan oleh Presiden, seharusnya hanya Presiden yang bisa menghentikan megaproyek itu, bukan menteri.