Ahok Tuding Sekda DKI Jakarta Orang Berbahaya

Liputan6.com, Jakarta - Suasana panas jelang Pilkada DKI 2017 mulai terasa. Setelah sering mendapat kritikan dan tuduhan, bakal calon gubernur petahana DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kali ini menuding Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, yang juga akan maju di Pilkada DKI, sebagai sosok berbahaya.

Menurut Ahok, yang lebih berpeluang memanfaatkan jabatan bukan dirinya, melainkan Saefullah. Ahok gerah karena selalu dituduh memanfaatkan jabatan untuk kampanye, dan dituduh akan memanfaatkan fasilitas saat tidak cuti kampanye.

"Justru lebih bahaya Sekda, dia yang menentukan semua program kita. Surat kita jalan atau enggak jalan, semua di dia, Sekda. Saya aja masih santai aja," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Ahok mengaku senang apabila dari kalangan birokrat atau PNS DKI maju Pilkada dan menjadi lawannya. "Enggak ada alasan saya memanfaatkan birokrat. Justru saya buka, birokrat boleh nantang saya," ucap mantan Bupati Belitung Timur itu.

Namun, pernyataan Ahok bahwa dia senang Saefullah akan menjadi lawannya berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi. Ahok malah mengungkap hal yang dianggap menjadi catatan buruk Sekda selama menjadi orang nomor tiga di Jakarta.

Ahok pun menceritakan pernah membubarkan pelantikan calon lurah dan camat pada 27 November tahun lalu. Padahal saat itu, PNS yang hendak dilantik sudah berbaris mengenakan seragam putih-putih. Sekda disebutnya beberapa kali melantik PNS tanpa sepengetahuannya.

Selain itu, Ahok juga mengungkit  kasus pengadaan Uninteruptible Power Supply (UPS) pada APBD 2014. Ahok menyebut Saefullah terlibat dalam kasus tersebut.

"Kasus UPS diributin dari si Lasro (mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta). Dia tahu, Sekda tahu semua loh kalau tanda-tangan. Makanya saya senang aja, justru saya bilang saya pengen PNS ikut, kalau kamu ikut kamu akan dibongkar borok kamu," kata Ahok.

Ahok menyebut, meski Saefullah belum membicarakan langsung niatnya maju ke Pilkada DKI 2017, namun  Sekda sudah menggalang massa sejak lama menggunakan  uang operasional yang diberikan Ahok. "Enggak ada gubernur yang baik hati kasih Sekda Rp 100 juta," Ahok menandaskan.