Ratusan Orang Serang KPU Pekanbaru, Polisi Tembak Gas Air Mata

Liputan6.com, Jakarta - Ratusan massa yang tidak terima calon Wali Kota Pekanbaru andalannya kalah mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka mendesak diadakannya pemilihan ulang karena menduga ada kecurangan.

Namun, keputusan KPU sudah bulat setelah melaksanakan pleno penetapan. Untuk menenangkan massa, KPU menyarankan agar mereka menggugat melalui jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, massa tetap tak terima dan membuat rusuh di KPU.

Awalnya, puluhan personel dari Sabhara Polresta Pekanbaru berusaha menenangkan massa. Namun, imbauan polisi tak diindahkan. Massa pun membakar ban dan berusaha memblokir jalan.

Situasi tak terkendali, massa menyerang polisi dengan lemparan batu dan air. Polisi berusaha memukul mundur, tapi massa makin nekat dan menyerang petugas dengan kayu.

Mobil Water Cannon dikerahkan. Massa disemprot dan sempat terpecah. Pasukan bermotor Sabhara diturunkan dan menembakkan gas air mata ke kerumunan massa.

Bukannya bubar, massa justru makin nekat. Akhirnya situasi ditingkatkan ke zona merah atau dalam keadaan darurat. Polresta kemudian meminta bantuan ke Polda Riau untuk menurunkan pasukan pengendali huru-hara (PHH).

Massa kemudian berhasil dibubarkan. Provokator demonstran diamankan. Demonstran yang terluka dibawa petugas ke rumah sakit terdekat.

Kejadian tersebut merupakan simulasi pengamanan pilkada yang dipersiapkan Polda Riau dalam menghadapi pemilihan kepada daerah di Kabupaten Kampar dan Wali Kota Pekanbaru. Sekolah Polisi Negara (SPN) dijadikan perumpaan Kantor KPU‎ yang diserang.

Kapolda Riau Brigjen Pol Zulkarnain mengatakan, pihaknya sudah dalam keadaan siaga penuh pasca-KPU di kedua di wilayah tersebut menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Di Pekanbaru sendiri, kepolisian menyiagakan ribuan personil. Nantinya polisi juga dibantu TNI, Satpol PP dan Linmas serta unsur lainnya untuk menciptakan pilkada damai.

"Polda sendiri siap mem-back up Polresta Pekanbaru dalam pengamanan Pilkada. Polda akan menurunkan personel jika diperlukan," kata Zulkarnain di Sekolah Polisi Negara (SPN) Jalan Pattimura, usai simulasi tersebut, Rabu (26/10/2016).

Dia menegaskan selama pengamanan pilkada, polisi diharamkan terlibat politik praktis dan mendukung salah satu calon yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2017 nanti.

"Kalau ada anggota polisi yang mendukung, saya pastikan akan dicopot. Polisi itu harus netral, kalau terlibat akan saya proses sesuai aturan yang berlaku," tegas Zulkarnain.

Zulkarnain juga berpesan kepada jajarannya untuk meningkatkan kemampuan menjaga situasi dari konflik dan menjaga keamanan wilayah perbatasan.

"Semoga kita bisa amankan Pilkada tahun 2017 ini," ujar Zulkarnain.

Zulkarnain juga meminta agar seluruh komponen masyarakat proaktif menjaga keamanan dan ketertiban sehingga tidak ada kerusuhan.

"Lakukan deteksi dini mengetahui fenomena yang berkembang saat ini. Tingkatkan keamanan ancaman terorisme dan pelaku teror yang tidak bertanggung jawab," kata Zulkarnain.