Mendagri Kembali Lantik Pelaksana Tugas Gubernur di 3 Daerah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali melantik tiga pelaksana tugas kepala daerah. Pelaksana tugas itu berasal dari eselon I Kementerian Dalam Negeri.

Mereka adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Soedarmo sebagai Plt Gubernur Aceh, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Zudan Arief Fakhrulloh sebagai Plt Gubernur Gorontalo, dan Sekretaris Jendral, Yuswandi A Tumenggung sebagai Plt Gubernur Bangka Belitung.

Tjahjo berpesan agar para pelaksana tugas gubernur itu dapat memimpin daerahnya dengan baik.

"Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa," kata Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Tjahjo meyakini para Plt ini mampu menjalankan tugas dengan baik. Misal, Sekjen Yuswandi sudah memiliki pengalaman di pemerintahan cukup panjang. Begitu juga, Dirjen Zudan yang memulai karirnya dari bawah, juga berprofesi sebagai dosen.

Kemudian, Dirjen Soedarmo yang juga mempunyai pengalaman sampai memiliki pangkat Mayor Jendral di instansi TNI.

Tjahjo menyatakan, bila mencermati Pilkada serentak 2015 kemarin, semua prosesnya berjalan lancar dan sukses. KPU dan Bawaslu kompak sampai ke tingkat bawahnya. Didukung pengamanan TNI, polisi dan kejaksaan, juga para tokoh masyarakat, adat dan agama sampai pimpinan partai politik ikut serta mengamankan pilkada.

"Ini tugas berat awasi dan cermati gelagat dinamika perkembangan. Jangan khawatir, semua pihak sudah melakukan deteksi dini. Pahami area rawan yang dibuat dari kepolisian, TNI, Bawaslu dan Kemendagri," ujar Tjahjo.

Namun, secara keseluruhan, ia meyakini proses tahapan pilkada ini akan berjalan lancar, termasuk di sejumlah daerah yang dinilai rawan.

Tjahjo mengatakan, selama bulan Oktober-November ini, para Plt diminta segera melaksanakan tugasnya seperti menjabarkan skala prioritas nasional menjadi program daerah. Kemudian, memperkuat urusan daerah pada pelayanan publik. Lalu susun rancangan APBD 2017 bersama DPRD, mendorong daya saing daerah, permudah perizinan dan berantas pungutan liar (pungli).

"Namun, program yang dicanangkan kepala daeah yang diserahkan kepada Plt harus dilanjutkan. Dengan begitu ada kesinambungan dan perencanaan, dalam rangka persiapan, bangun komunikasi politik anggaran bersama DPRD cegah penyimpangan anggaran," ujar Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan kepada para Plt bahwa struktur pemerintah bukan hanya perangkat gubernur sampai pemerintahan desa. Namun di dalamnya ada DPRD, kepolisian, TNI, kejaksaan dan BIN. Ditambah lagi adanya tokoh agama, adat, dan masyarakat dalam setiap pengambilan putusan serta kebijakan politik pemerintahan daerah.