Ketika Djarot Mendengar Curhatan Warga Kapuk

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat blusukan ke kawasan perkampungan di Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dia blusukan di Kapuk usai mengunjungi Festival Budaya Betawi di Pecenongan, Jakarta Pusat.

Dalam kesempatan tersebut, Djarot menyempatkan diri berdialog dengan warga lanjut usia atau lansia dan menjanjikan pembuatan panti jompo gratis.

Seorang warga lansia bernama Iya mengatakan, dirinya tidak mampu membayar kontrakan yang saat ini dihuni dan bermaksud meminta bantuan Djarot. Kondisinya yang sudah renta menjadi alasan utama ia memberanikan diri menyampaikan perasaannya itu.

"Pak Djarot, saya sudah tua, tidak mampu bekerja. Buat bayar kontrakan Rp 400 ribu enggak mampu. Bantu saya pak," kata Iya kepada Djarot di Perkampungan Jalan Merdeka Sari, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu 30 Oktober 2016.

Djarot yang tiba-tiba raut wajahnya berubah iba itu, langsung menanggapi keluhan Iya. Dia menyebut, Pemprov DKI tengah membangun panti jompo terpadu berkonsep vila lansia, dengan fasilitas hotel berbintang.

Lokasi panti jompo itu berada di kawasan Ciangir, Tangerang, Jawa Barat. Warga lansia diperkenankan tinggal di sana tanpa pungutan biaya.

"Ibu dapat pakaian, makan, nanti banyak teman. Kalau kayak gini, enggak ada yang urusin gimana? Tolong didata. Yang seperti ini masuk ke panti kita, kita urusin," jelas Djarot.

"Nanti ada dokternya. Atau mau saya yang nungguin, tak temenin?" lanjut Djarot menenangkan perempuan yang menangis itu.

Penertiban

Dalam kesempatan ini, Djarot kebanjiran curhatan dari warga Kapuk. Selain panti jompo, warga mengeluh soal penertiban atau gusuran hingga lapangan kerja.

Seperti Saini yang khawatir kampung tempatnya tinggalnya itu terkena gusuran untuk normalisasi sungai. Sebab, posisi tempat tinggal perempuan 48 tahun itu persis berada di sekitar kali.

Saini bersama warga lainnya pun meminta kemudahan dalam pembuatan sertifikat tanah yang menjadi lokasi huniannya. Dengan begitu, mereka akan merasa lega dan dilindungi Pemprov DKI.

"Saya minta 1.000 sertifikat untuk warga Kapuk. Bagaimana kalau pak Djarot mengadakan 1.000 sertifikat buat warga Kapuk?" tanya Saini di Jalan Merdeka Sari, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Warga lainnya, Moerdani juga turut mengadu ke Djarot. Perempuan 28 tahun ini menyampaikan soal sulitnya mendapat lapangan pekerjaan di Ibu Kota.

"Lapangan kerja gimana pak?" tanya dia.

Djarot pun menjawab keluh kesah warga Kapuk di permukiman itu satu per satu. Terkait penertiban, dia menyebut Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN), untuk pembuatan sertifikat.

Nantinya, Djarot menegaskan, kepengurusan sertifikat hak milik tanah akan lebih mudah pembuatannya.

"Kita tidak gusur kalau memang hak milik bener. Kita malah akan bantu mempercepat membuat sertifikat," kata dia.

Soal lapangan kerja, Djarot menjelaskan, sebenarnya ada banyak pekerjaan yang bisa dilakoni di Ibu Kota. Tinggal niat dan kemauan warga untuk menjalankan.

"Kalau sampean mau bekerja betul, banyak pekerjaan di sini. PPSU (Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), itu bekerja. Bikin usaha nasi uduk, kita bina. Jangan pilih-pilih pekerjaan asalkan halal," papar dia.

Kampung Deret

Saat menghadiri deklarasi pemenangan Ahok-Djarot di kawasan Kapuk, Djarot mengatakan dirinya bermaksud merevitalisasi perkampungan tersebut, jika warga memang memiliki sertifikat tanah tempat mereka tinggal.

Sebab, Djarot merasa hunian di Kapuk sangat padat dan kumuh, sementara letaknya juga tidak jauh dari sungai.

"Kalau kayak begini kan luar biasa. Tidak boleh rumah seperti ini. Kita tata betul. Kalau betul ini punya bapak ibu (sertifikat), kita bangun kampung deret," tutur Djarot.

Namun Djarot kembali menjelaskan bahwa kampung deret hanyalah di antara model penataan kota.

"Kampung deret itu kan istilah. Yang lebih umum namanya itu revitalisasi kawasan, salah satu modelnya adalah kampung deret. Tentunya model perkampungan ini kami akan bicarakan dengan warga di sini, sehingga ada muatan lokal yang bisa disepakati bersama, tapi dengan prinsip gotong royong," papar dia.

Mantan Wali Kota Blitar itu juga berjanji akan membantu warga lebih mudah dalam mendapatkan sertifikat tanah di BPN. Dia akan meminta Ketua RT 22 RW 12 Kelurahan Kapuk yakni Suratman, untuk menjadi fasilitator dalam penanganan masalah itu.

"Kalau status (tanah) ini memang mandiri atau memang milik mereka, kami akan bantu untuk dapatkan sertifikat di BPN, ya toh. Baru nanti saya bilang pak Suratman untuk merevitalisasi kawasan. Jadi ini harus menyeluruh," terang Djarot.

Namun, jika nyatanya tanah itu merupakan milik negara, Djarot mengimbau, agar warga nantinya rela pindah ke rumah susun sederhana milik (Rusunami), yang sudah Pemprov DKI sediakan.

"Ibu nanti kita lihat apa bisa masuk rusun. Ada Rusunami, tetapi harus bekerja. Yang penting semangat bekerja dan taati aturan. Kami bertanggung jawab atas setiap jiwa rakyat Jakarta untuk kita urus dengan baik," Djarot menandaskan.