Djarot Melawan Penolak Ahok

Liputan6.com, Jakarta Adanya penolakan sekelompok orang terhadap kampanye calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membuat pasangannya, Djarot Saiful Hidayat gerah.

Djarot bahkan mengancam akan membawa sikap penolakan itu ke ranah hukum.

"Sekali lagi saya sampaikan, kali ada seperti itu lagi, kami minta tim advokasi dan hukum kampanye Ahok-Djarot bisa melaporkan siapa yang menggerakkan orang untuk menolak pasangan Ahok-Djarot. Dan itu masuk delik pidana," Djarot menegaskan saat blusukan di Kembangan Utara, Jakarta Barat, Rabu 9 November 2016.

Hal itu dia sampaikan saat ada warga yang menolaknya datang ke Kampung Kembangan, Jakarta Barat, karena dia adalah pasangan Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

"Jadi ada tadi sekelompok warga, saya enggak tahu itu dari organisasi apa. Intinya dia menolak kedatangan Ahok. Karena saya dianggap merupakan bagian dari Pak Ahok, dia mengatakan juga menolak saya," kata Djarot.

Djarot  menyayangkan sikap sekelompok orang yang kerap membuat suasana tidak damai saat Ahok-Djarot blusukan.

"Kita sudah sepakati deklarasi pilkada damai. Semua calon sudah tanda tangan pilkada damai. Karenanya, mari kita ciptakan bentuk konkret," kata Djarot.

Meski kerap didemo, Djarot tetap menganggap para demonstran itu sebagai saudara tanpa ada perbedaan.

"Semuanya itu juga saudara saya, mereka saya rangkul, tidak ada masalah. Mereka hormat, saya juga hormat, marilah kita saling menjaga, saling menghormati satu sama lain," imbau Djarot.

Setelah Djarot mengatakan itu, tim pemenangan mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI. Mereka melaporkan dugaan pelanggaran selama kampanye.

Wakil Ketua Bidang Media dan Opini Publik Tim Pemenangan Ahok-Djarot, Wibi Andrino mengatakan, pelaporan dilakukan lantaran kandidatnya kerap mendapatkan halangan dari sejumlah kelompok saat kampanye. Sikap tersebut tentu sangat merugikan pasangan Ahok-Djarot.

"Kita malam hari ini ingin melaporkan beberapa dugaan penghalangan kampanye paslon kami. Saya ingin menggunakan hak kita dari paslon untuk berkampanye dengan aman, baik, tanpa penolakan," ujar Wibi.