Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy mengatakan jika saat ini kubu Djan Faridz sudah menyadari kesalahannya telah mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat di Pilkada DKI Jakarta.
"Kalau mereka akan mengevaluasi, maka hakekatnya mereka sadar akan kekeliruan keputusan yang sebelumnya mereka ambil," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP kubu Romahurmuziy atau Romy, Arsul Sani ketika dihubungi di Jakarta, Senin (14/11/2016).
Menurut Arsul, hanya segelintir kader PPP yang mendukung keputusan Djan Faridz untuk mendukung Ahok-Djarot.
Advertisement
"Dukungan dari mereka yang menamakan diri PPP Djan Faridz itu memang ibaratnya dukungan tanpa dukungan. Kenapa begitu? Karena di luar segelintir orang-orang yang berada di lingkaran satu DF (Djan Faridz), maka tidak ada jajaran pengurus kubu DF yang ikut mendukung," ungkap Arsul.
Apalagi, lanjut Arsul, setelah PPP kubu Djan mengetahui bahwa "barter" yang diharapkan dari dukungan tersebut ternyata tidak bisa mereka peroleh, yakni berubahnya pengakuan pemerintah dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kepengurusan Djan Faridz.
"Alih-alih dipertimbangkan oleh Pemerintah barter tersebut, malah Presiden Jokowi justru datang ke acara Munas Alim Ulama yang diselenggarakan oleh kepengurusan PPP hasil Muktamar Pondok Gede," papar Arsul.
Bahkan, sambung dia, kehadiran Jokowi juga didampingi oleh Mendagri Tjahjo Kumolo. Oleh karena itu, menurut anggota Komisi III DPR ini, hal tersebut tidak akan mempengaruhi PPP kubu Romahurmuziy untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvianan Murni.
"Buat PPP sih tidak banyak pengaruhnya karena struktur dan akar rumput PPP sudah kompak mendukung Agus-Sylvi. Telat dan tanpa dukungan akar rumput," pungkas Arsul.
Sekretaris Jenderal PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menyebut jika pihaknya akan mengkaji kembali dukungan untuk calon gebernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI Jakart 2017 mendatang.
"Kita akan kaji terkait dukungan ke Ahok," ujar Dimyati.
Alasannya, karena saat ini Ahok terjerat kasus dugaan penistaan agama. Sehingga banyak masukan dari para alim ulama agar PPP mengkaji dukungan ke Ahok.
"Selain masukan dari alim ulama, konstituen juga meminta dikaji lagi. Tapi kita juga melihat arah kebijakan Presiden Jokowi mau ke mana," ucap Dimyati.