Megawati Pimpin Rapat PDIP Bahas Pilkada Serentak

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) untuk membahas Pilkada Serentak 2017.

Dalam rapat tersebut, Megawati ingin menyamakan persepsi demi menghadapi pilkada yang sekarang baru memasuki tahapan kampanye.

"Saya meminta jajaran DPP untuk memanggil struktur DPD dan tiga pilar (struktural, eksekutif, dan legislatif) untuk menyamakan banyak hal," ujar Megawati saat membuka rakor di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Putri Presiden Pertama RI Soekarno ini pun meminta para kader yang duduk di pemerintahan memberikan masukan pada kader lain.

"Seperti yang diketahui masing-masing menteri yang datang dari PDIP alhamdulillah bekerja dengan sangat baik, karena sangat baik, jadi memang saya sering melihat sampai keteteran," ujar Megawati.

"Dua tahun ini pemerintahan Jokowi-JK terus dengan sangat rapi berupaya perbaiki keadaan yang ada. Dan dengan ucapkan bismillah, maka rapat koordinasi tiga pilar dengan resmi saya buka," ucap Megawati.

Pasca-Ahok Tersangka

Rapat ini berlangsung sehari setelah Bareskrim Polri menetapkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai tersangka. Ahok merupakan salah satu calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP.

Dalam rapat tersebut, jajaran petinggi PDIP tampak hadir, mulai dari Andreas Pareira hingga Trimedya Pandjaitan. Selain itu, terlihat juga Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Sejumlah menteri kader PDIP pun turut hadir. Mereka di antaranya adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menkumham Yasonna Laoly.

Rencananya, para perwakilan pemerintah tersebut akan diberikan waktu untuk menyampaikan masukan terkait keikutsertaan PDIP di Pilkada 2017.

Setelah Megawati memberikan pidato pembukaan, rapat pun dilangsungkan secara tertutup.

Secara terpisah, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan agenda rapat hari ini mengevaluasi kegiatan kampanye yang dilakukan calon yang didukung oleh PDIP.

"Ini rapat koordinasi biasa mengenai pilkada serentak, jadi evaluasinya bagaimana," kata Prasetyo.

Dia membantah rapat itu membahas status tersangka Ahok.