Anies Bakal Buka Anggaran DKI untuk Publik

Liputan6.com, Jakarta - Sepanjang 2016, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada 11 kepala daerah. OTT kepala daerah tersebut menarik banyak perhatian publik, tidak terkecuali Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Ketaatan pada proses di dalam pemeritahan penting sekali. Tata kelola dengan baik dalam laporan keuangan pun harus dikelola dengan baik. Untuk pemerintah daerah misalnya," ujar Anies saat ditemui di Jalan Al Hidayah RT. 03/ RW. 04, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Selasa, 10 Januari 2017.

"Laporan keuangan berstatus WTP (Pendapat Akuntan wajar Tampa Pengecualian menjadi penting karena itu salah satu indikator tata kelola dijalankan dengan baik," tambah dia.

Anies mengatakan, transparansi menjadi kunci dalam membuat anggaran pemerintah. Hal ini mampu meminimalisasi terjadinya korupsi dalam proses perencanaan anggaran.

"Transparansi menjadi kunci. Kalau anggaran itu dibuat transparan lalu di tiap wilayah dibuat transparan. Tapi banyak daerah yang menghindari transparansi. Supaya nggak repot tapi ujungnya malah terjebak korupsi," sambung Anies.

Anies berjanji, bila terpilih menjadi gubernur DKI Jakarta nanti, laporan keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan dibuat secara transparan dan bisa diketahui publik.

"APBD kita akan dibuka, akan bisa diakses lewat Hp dan bisa dilihat per wilayah. Di setiap wilayah daerah, apa yang dikerjakan," ujar Anies.

Dengan begitu, lanjut dia, warga akan mengetahui rencana kerja pemerintah daerah. Begitupun dengan proyek yang akan dikerjakan.

"Seperti warga Pulo Gadung, warga sini nggak tahu apa yang akan dilakukan Pemda di tahun ini. Banyak pemerintah yang tidak mau, tapi bagi saya ini membuat tugas pengawasan jadi massive. Bukan satu orang yang mengawasi tapi rakyat," ujar Anies.

Anies menambahkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, karena uang yang dikelola merupakan uang rakyat. Untuk itu, dibutuhkan sistem yang mendukung agar bisa menutup celah terjadinya korupsi.

"Kenapa harus dilakukan? Karena uang ini untuk kepentingan rakyat. Karena untuk membereskan korupsi itu tidak hanya satu dua orang. Memarahi satu dua orang, geser satu dua orang. Tapi membangun sebuah sistem yang transparan, akuntabel, dan memungkinkan pengawasan secara massive," Anies menandaskan.