Ketua MPR: Pilkada DKI Bukan soal SARA, Mari Bergandeng Tangan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan berharap Pilkada 2017 dan Pilpres 2019 berjalan damai, meski di tengah kegalauan bangsa.

"Pun demikian Pilpres juga aman. Semua berakhir dengan tuntas," kata Zulkifli Zulkifli di hadapan tokoh lintas agama di Balai Pertemuan Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Menyoroti Pilkada DKI, Zulkifli mengaku, dirinya telah berkeliling daerah dan menemukan soal kepala daerah nonmuslim yang kini tengah menjadi perdebatan pada Pilkada DKI.

"Di beberapa daerah kepala daerah non-muslim tak menjadi soal. Di Kalimantan Barat, gubernurnya non-muslim tapi aman-aman saja," dia mencontohkan.

Karena itu, Zulkifli ,berharap daerah lain tidak mengacu pada Pilkada DKI 2017. Sebab, Pilkada Jakarta bukan soal SARA. "Mudah-mudahan setelah Pilkada semua bisa bergandeng tangan," dia menegaskan.

Nilai Luhur Bangsa Memudar

Zulkifli menilai Bangsa Indonesia telah menjalani masa reformasi selama 19 tahun. Dalam reformasi, banyak kemajuan yang dialami seperti kebebasan berpendapat, pembangunan di segala bidang seperti jalan dan infrastruktur lainnya.

"Macet di mana-mana bukti ada pertumbuhan ekonomi," ujar dia.

Meski demikian, Zulkifli mengatakan, ada dua masalah yang perlu diselesaikan dalam era reformasi, yakni masalah kesenjangan sosial dan memudarnya nilai-nilai kebangsaan.

"Sekarang terjadi kesenjangan kaya dan miskin di berbagai tempat dan personal masyarakat," ujar dia.

Dalam era reformasi ini, kata Zulkifli, Indonesia juga mengalami memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Penataran P4 dan pendidikan Pancasila yang sebelumnya ada di sekolah kini ditiadakan. Akibatnya, tak ada pendidikan nilai-nilai luhur bangsa di masyarakat.

"Akhirnya generasi muda mencari nilai-nilai luhur di media sosial," papar dia.

Saat ini, kata Zulkifli Hasan, sosialisasi nilai-nilai luhur bangsa diserahkan kepada MPR. Lembaga tertinggi negera yang terdiri dari anggota DPR dan DPD itu tentu tidak maksimal, bila dibebani tugas itu sendiri. Apalagi DPR dan DPD mempunyai kesibukan masing-masing.