Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah ormas akan kembali menggelar demonstrasi pada saat masa tenang kampanye Pilkada Serentak 2017. Bahkan, aksi itu juga rencananya akan dilakukan pada hari pencoblosan 15 Februari 2017.
Menanggapi adanya rencana aksi itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar meminta kepada masyarakat agar tidak menggelar aksi. Terutama pada saat masa tenang kampanye.
Baca Juga
5 Respons Gerindra hingga Bawaslu soal Surat Dukungan Prabowo ke RIDO di Pilkada Jakarta 2024
Bawaslu Maluku Gencarkan Patroli Cegah Hoaks hingga Politik Uang Selama Masa Tenang Pilkada 2024
Bantah 'Money Politics' dan Pengerahan Perangkat Pemerintah, Jubir Bobby-Surya: Jangan Bikin Gaduh di Masa Tenang
"Hari ini kita imbau dulu jangan melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. Terutama saat masa tenang 11 Februari, 12 Februari, 13 Februari," kata Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/2/2017).
Advertisement
Boy mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu perihal rencana aksi besar-besaran tersebut. Polri berharap semua pihak bisa mewujudkan situasi tenang baik sebelum dan sesudah pilkada.
"Kami koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk kita sama di hari tenang itu mewujudkan ketenangan," Boy menandaskan.
Sementara itu, masa tenang Pilkada DKI 2017 akan berlangsung pada 12-14 Februari 2017.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan pihaknya akan bersiaga dan mengawal masa tenang sebaik-baiknya.
"Saya dapat info kalau minggu tenang mau ada demo. Kalau demo nggak ada masalah, asal bukan tentang pilkada. Karenanya Bawaslu perlu mengawasi," katanya usai menghadiri rapat kordinasi pilkada serentak di Hotel Bidakara, Selasa 31 Januari 2017.
Walau kabar yang beredar itu belum pasti, Gatot mengatakan TNI tetap akan berkordinasi dengan Polri dalam hal pengamanan.
Â