Ketua MPR Ingatkan Pilkada Bukan Ajang Adu Perbedaan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengingatkan pentingnya persatuan dan kebhinnekaan. Menurut pria yang karib disapa Zulhas ini, karena momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 15 Februari mendatang, perbedaan-perbedaan yang memang sudah ada dijadikan alat untuk saling mengadu.
‎
"Gara-gara Pilkada, diadu-adu perbedaannya. Ya Indonesia ya begini, bahasanya, kulitnya, etnisnya, sukunya, rambutnya berbeda-beda," ujar Zulhas saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di STKIP Muhammadiyah, Manokwari, Papua Barat, Selasa (7/2/2017).

Seharusnya, lanjut Zulhas, pertarungan Pilkada itu berlangsung dari sisi gagasan dan konsep, kapasitas dan integritas, serta program yang diusung oleh para pasangan calon (paslon). Zulhas menilai, yang terjadi di berbagai daerah, isu SARA dihembuskan untuk saling menjatuhkan lawan, seperti yang terjadi di ibu kota.

Tak hanya itu, karena Pilkada ini, Zulhas menilai rasa kebangsaan masyarakat Indonesia mulai memudar. Hal itu dikarenakan masing-masing paslon beserta simpatisannya merasa mau menang dan benar sendiri. ‎Malahan, kata dia, terjadi tren saling lapor antara pasangan satu dengan pasangan yang lain.

"Saya benar, kamu salah. Kalau bukan golongan saya, kamu musuh. Ini kan jauh dari sikap Pancasila dan Kebhinnekaan.‎ Muncul juga saling lapor. Padahal kita ini bukan musuh, bukan lawan yang harus dihabisi. Kesadaran ini perlu terus menerus dibangun,‎" papar dia.

Meski begitu, Ketua Umum PAN ini yakin‎ masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki sikap toleransi dan saling menghormati.

"Di semua agama misalnya, memang ada yang fanatik. Tetapi mayoritas Indonesia adalah moderat yang saling menghormati dan menghargai," tutur Zulhas.

Dia pun kembali mengingatkan, pilihan politik boleh berbeda, tetapi harus ditekankan bahwa rakyat Indonesia diikat oleh persaudaraan yang diperjuangkan dengan susah payah.

"Saya mengimbau 15 Februari nanti, pilih pemimpin yang berwawasan kebangsaan, yang sungguh-sungguh ingin membangun daerahnya dan jaga persatuan. Ini penting sekali," terang dia.

Selain itu, Zulhas pun mengingatkan pentingnya independensi penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).‎

"KPU dan Bawaslu harus melaksanakan tugasnya dengan professional. Tidak berpihak kepada kandidat manapun, netral dan profesional. Sehingga siapapun yang terpilih akan legitimate dan tidak akan ada hal yang aneh-aneh dan masalah kemudian hari," terang dia.

Dia juga berpesan kepada aparat keamanan untuk betul-betul bisa mengayomi semua kontestan paslon yang bertarung di Pilkada. TNI dan Polri, kata Zulhas, diimbau tidak bermain politik praktis.

"(TNI dan Polri) harus berada di atas semua pasangan calon dan tidak boleh menjadi alat salah satu pasangan calon. Kalau ini berjalan dengan baik, yang menang kita semua," tandas Zulhas.