PDIP: Imbauan Ketua KPU DKI soal Goda Petugas Patut Diperhatikan

Liputan6.com, Jakarta PDIP menilai imbauan Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno menjelang dimulainya debat terakhir Pilkada DKI seolah tenggelam dan kurang mendapat perhatian publik. Sumarno saat itu mengingatkan agar jangan ada pihak-pihak yang menggoda petugas KPU sebagai jurus untuk menang pilkada.

Bagi PDIP, imbauan Ketua KPU DKI Jakarta itu sangat tepat dan patut diberikan apreasiasi.

"Barangkali kita terlalu fokus dengan sengitnya debat terakhir. Akan tetapi imbauan yang disampaikan Ketua KPU DKI Jakarta itu sangat penting dan patut menjadi perhatian semua pihak," ujar Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (12/2/2017).

"Saya jadi teringat di masa lalu, terkait Pileg dan Pilpres 2004 dan 2009. Ada praktik politik tidak sehat di mana setelah pemilu beberapa komisioner KPU yang menempati fungsi strategis direkrut menjadi pengurus teras partai penguasa saat itu. Hal ini tentunya tidak boleh terjadi lagi,” ujar dia.

Sebab, lanjut Hasto, pemilu yang luber dan jurdil memerlukan penyelenggara KPU yang mampu menjaga integritas dan netralitas. Imbauan agar tidak menggoda petugas KPU harus menjadi komitmen dan sebaliknya, mereka juga tidak boleh tergoda aneka bujuk rayu.

PDIP juga memercayakan Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pilkada DKI lebih jurdil dan demokratis.

Hasto menegaskan bahwa praktik politik yang ingin menang diiringi dengan kecenderungan perubahan watak partai tertentu, yang hanya menjadi partai elektoral atau partai yang didesain sebagai mesin pemenangan pemilu.

"Partai dengan karakter seperti ini cenderung menggunakan segala cara. Kalau perlu DPT dan IT pun dimanipulasi untuk menang. Dalam praktek di banyak negara, sering kali pemilu dibuat kompleks sehingga mudah dimanipulasi," terang dia.

Bahkan dana negara melalui proyek sosial seperti bantuan sosial pun sering dikucurkan untuk menambah elektabilitas pasangan calon. Maka, kata Hasto, tak heran kampanye yang menjanjikan pengucuran dana pun dijadikan magic number pendongkrak perolehan suara calon.

Pada bagian lain, Hasto menyoroti soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada DKI Jakarta. Di masa tenang ini, Hasto menegaskan agar seluruh jajaran PDIP bersama relawan dapat mengadvokasi manakala ada pemilih yang belum menerima undangan memilih dalam bentuk formulir C6 ataupun pemilih yang memiliki KTP namun tidak terdaftar dalam DPT.

"Ke depan e-KTP harus menjadi salah satu basis data kependudukan untuk menjamin hak warga negara yang memenuhi persyaratan untuk dapat memilih," ucap Hasto.