Nasib Pasangan Petahana Pilkada Takalar di Ujung Tanduk?

Selain bersiap menelan pil pahit dari kekalahan di Pilkada tahun ini, Burhanuddin juga harus siap menghadapi dugaan keterkaitan dirinya dalam kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel yang saat ini sudah berstatus penyidikan.

Kabar keterlibatan Burhanuddin dalam kasus dugaan penjualan tanah negara di Kab. Takalar sempat terusik jelang pelaksanaan Pilkada kemarin.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Hidayatullah menyatakan dugaan keterlibatan kepala daerah sangat kuat dalam pembelian tanah seluas 150 hektare di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, pada tahun 2015. Nilai penjualan lahan itu sendiri sebesar Rp 15 miliar.

"Penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah," kata Hidayatullah beberapa waktu lalu.

Meski alat bukti dinyatakan cukup, tetapi Hidayatullah hingga saat ini belum mengumumkan peningkatan status kepala daerah yang dijabat oleh Burhanuddin, menjadi tersangka.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Salahuddin kepada Liputan6.com mengatakan kasus dugaan korupsi penjualan lahan negara di Kab. Takalar, Sulsel hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan.

"Semua pihak yang terkait tentu akan didalami perannya oleh penyidik termasuk yang bersangkutan (Burhanuddin)," kata Salahuddin melalui pesan singkat, Kamis, 16 Februari 2017.

Dalam kasus dugaan korupsi ini, kata Salahuddin, penyidik Kejati Sulsel telah menetapkan tiga orang tersangka lebih awal masing-masing Camat Mangarabombang Muhammad Noer Utary, Kepala Desa Laikang, Sila Laidi dan Sekretaris Desa Laikang, Andi Sose.

Negara dalam kasus ini mengalami kerugian karena adanya lahan milik negara yang dijual. Kepala Daerah diduga mengabaikan peringatan yang telah diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar lahan tersebut tidak dijual. Namun, kepala daerah saat itu tetap menyetujui penjualan lahan tersebut.

Lahan negara tersebut dijual ke PT Karya Insan Cirebon untuk dijadikan kawasan industri. Padahal, sejak 1999, lahan tersebut sudah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pembangunan kawasan transmigrasi.

PT Karya awalnya mengajukan proposal kepada pemerintah Kab. Takalar sehingga terbitlah izin prinsip pada tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.

Peran Camat dan Kepala Desa dalam proyek tersebut dimana menjual lahan dengan merekayasa kepemilikan lahan. Sehingga keduanya pun ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelumnya, Kepala Daerah, Burhanuddin usai menjalani pemeriksaan penyidik Kejati Sulsel, Jumat 17 Oktober 2016 menyatakan lahan itu bukan milik negara. Menurut dia, total lahan yang ada di daerah tersebut mencapai 2.000 hektare dan baru 100 hektare yang telah dibebaskan.