Ahok-Djarot Ingin Integrasikan Pasar dengan Rusun

Liputan6.com, Jakarta Sejak dulu pasar kerap dibangun oleh pihak swasta, hal inilah yang membuat harga kios yang berada di pasar menjadi mahal dan kerap menjadi permasalahan bagi para pedagang. Melihat permasalahan tersebut, pasangan cagub cawagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat mengemukakan rencana program mereka, terkait revitalisasi pasar.

Ahok mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap pasar yang ada di Jakarta saat ini. Ia mengaku belum puas karena pasar-pasar di Jakarta, umumnya masih menyulitkan para pedagang, terutama masalah harga sewa kios. Selain itu, kata Ahok masih banyak pasar yang menyulitkan warga untuk berkunjung, karena jaraknya yang masih relatif jauh dari tempat tinggal mereka.

Mantan Bupati Belitung Timur itu berharap, seluruh pasar di Jakarta bisa menarik warga berbondong-bondong untuk datang dengan menerapkan konsep yang lebih modern. "Harapan saya pasar itu betul-betul modern. Tapi pedagangnya tidak kehabisan modal untuk sewa kios puluhan tahun," ucap Ahok.

Ia mengatakan konsep pasar bukan persoalan tematiknya, tapi bagaimana caranya membuat warga mau belanja di pasar tradisional. Untuk itu, dia berencana membangun rumah susun di atas pasar. "Ke depannya, rusun itu terpadu. Rencananya, akan dibangun di Pasar Minggu dan Pasar Rumput," ungkap Ahok.

Calon Wakil Gubernur petahana yang mendampingi Ahok mengungkapkan, pasar inpres yang selama ini ada di DKI Jakarta akan direvitalisasi dan dibongkar. Nantinya, di lokasi bagian atas pasar yang akan direvitalisasi diperuntukkan rusun, sedangkan bagian bawahnya untuk pasar. “Ini luasnya ada 6000 m2, cukup untuk pasar dan apartemen. Dengan begitu kita memaksimalkan ruang yang ada di jakarta. Ada pasar dengan pemukiman yang sehat,” ucap Djarot.

Djarot mengatakan, pasar di Jakarta ada sekitar 164 pasar, tiap tahun ada program revitalisasi. Keterlibatan pihak swasta yang selama ini membangun pasar, diakui Djarot sebagai penyebab harga sewa kios yang mahal. “Yg punya kios adalah mereka yang berduit. Lalu disewakan. Nah, sistem ini yang diperbaiki oleh Basuki Djarot. Yang punya kios harus berdagang, dia tidak boleh mengontrakkan ke orang lain. Di lapangan akan diperiksa apakah betul dia berdagang atau tidak. Pasar ini kan dibangun oleh BUMD dan bisa kerjasama dengan Bank DKI,” papar Djarot.

Ahok juga menjelaskan, Pemerintah DKI bakal merevisi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya serta Raperda Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Pasar Jaya. Dua Raperda itu nantinya digunakan sebagai payung hukum merevitalisasi pasar tradisional Ibu Kota.

Ahok menyebutkan, poin pertama yang dilakukan adalah membatasi kepemilikan unit. Ahok mengaku kerap menemukan banyak pedagang memiliki lebih dari satu unit kios. Menurutnya, itu menghambat pedagang lain untuk bisa memiliki unit di pasar tradisional. "Gak benar. Kalau kamu (mau) lebih dari satu, ya unitnya meski gabungan. Jadi, gak boleh di mana-mana," kata Ahok.

Poin kedua yang akan ditekankan Pemprov DKI terkait kepemilikan unit di pasar tradisional, yaitu tidak boleh memperjualbelikan toko kepada pihak lain. Unit toko itu hanya boleh diwariskan kepada keluarga. "Gak boleh oper kepada yang bukan satu keluarga. (Harus) satu generasi," ujar Ahok.

Ahok ingin kebijakan tersebut mampu membuat masyarakat Jakarta dapat berjualan di pasar tradisional dengan nyaman. Sehingga, tidak ada lagi unit pasar tradisional yang dikuasai oleh beberapa pihak tertentu.