Ahok: Oknum Pejabat Korupsi, Segera Ditindak Tegas

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, dikenal sebagai sosok yang konsisten memerangi korupsi. Ketegasan dan konsisten Ahok memerangi korupsi, kali ini ia buktikan dengan perkataannya dalam menanggapi kasus korupsi yang menimpa Lurah Pegadungan, Jakarta Barat, Jufri.

Ahok menegaskan, Lurah Pegadungan, Jufri harus segera dipecat. Seperti diketahui, Jufri tertangkap tangan menerima uang hasil pungutan liar (pungli). “Itu harus dipecat,” tegas Ahok.

Bagi Ahok, oknum pejabat yang melakukan praktik korupsi, harus segera ditindak tegas. Terlebih lagi, korupsi yang dilakukan terjadi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang kini sudah menerapkan kesejahteraan lebih baik terhadap PNS. Ahok juga kerap berkali-kali mengingatkan bawahannya untuk menghindari hal tersebut.

“Harusnya dengan gaji sekarang enggak bisa maling lagi. Orang lurah sekarang gajinya bisa sampai Rp30 juta kok,” ucap Ahok.

Sebelumnya Lurah Jufri tertangkap tangan langsung oleh Tim Saber Pungli Polres Jakarta Barat, saat meminta uang sebesar Rp10 juta untuk pengurusan girik yang ditanda tangani olehnya. Polres Jakarta Barat  masih meminta keterangan sejumlah saksi.

Diantaranya, Sahrudin, ketua RT setempat, Sofyan, staf sarpras kelurahan, dan Ibnu Hiban, kasie pemerintahan kelurahan. Dari tangan sang lurah, polisi menyita uang Rp2 juta, arsip girik pemilik pemohon, surat keterangan penjelasan girik yang ditanda tangani lurah.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan akan memberikan sanksi maksimal kepada pegawainya yang terbukti terlibat pungli, yakni sanksi pemecatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Bagus dong, biarin pecat. Begitu kita masuk, lurah yang kenasaber pungli diberhentikan langsung,” ujarnya.

Kejadian ini tentu akan mencoreng wajah birokrasi Jakarta yang sedang dibenahi dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Ahok mengaku merasa bersyukur dengan penangkapan anak buahnya tersebut.

Ahok menegaskan, selama ini dirinya menolak jika ada pihak yang mengatakan usahanya dalam memberantas praktik pungli tidak berjalan baik. Praktik pungli yang masih terjadi di tubuh pemerintahan DKI Jakarta merupakan kesalahan individu. “Itu masing-masing orang kan,” tandasnya.

Dugaan lurah dan penyelenggara pemerintahan daerah di struktur bawah dekat dengan pungli dinilai Ahok layaknya fenomena gunung es. Alhasil, praktik serupa Jufri dikhawatirkan turut menyentuh kelurahan lain.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Ahok memastikan, telah meningkatkan kesejahteraan bagi para penyelenggara pemerintahan, termasuk lurah. Alhasil, Ahok meminta para abdi negara untuk mementingkan pelayanan.

“enggak boleh maling. Lurah itu (gajinya) sampai Rp 30 juta.” ucap Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua tersebut.