Cerita Ahok dan Hunian bagi Warga Jakarta

Liputan6.com, Jakarta Debat Pilkada 2017 yang menghadirkan pasangan calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Syaiful dan pasangan Anies
Baswedan-Sandiaga Uno untuk beradu gagasan dan program kerja, membahas tentang persoalan rumah hunian bagi warga DKI Jakarta. 

Dalam acara debat pamungkas tersebut, terjadi perdebatan antara Ahok dan Anies soal rumah berlangsung cukup sengit, Ahok juga mengatakan program rumah Anies hanya retorika. Perdebatan panas soal rumah terjadi pada debat sesi putaran ketiga, diawali Ahok yang bertanya mengenai program rumah uang muka (down payment/DP) nol persen yang digagas Anies.

“Saya bingung, apakah program itu untuk rumah susun atau tapak, serta apakah rumah itu untuk mereka dengan gaji di bawah Rp3 juta atau Rp7 juta. Karena kata pak Sandi, orang dengan penghasilan Rp4 juta tak bisa beli rumah di Jakarta, itu fakta,“ kata Ahok

Calon Gubernur DKI Jakarta pertahana itu menjelaskan, membeli rumah tapak dengan harga tanah di Jakarta yang sangat mahal merupakan hal yang mustahil. Usai bertanya, Ahok memaparkan mengenai program subsidi rumah susun yang sedang dijalankan di bawah kepemimpinannya bersama Djarot Saiful Hidayat.

Ahok menyebut, cara paling konkrit untuk menyediakan rumah atau hunian layak bagi warga DKI Jakarta adalah dengan cara pemerintah dan warga yang menyediakan tanah, untuk kemudian pemerintah provinsi DKI Jakarta yang nantinya membangun rumah susun. Lebih lanjut Ahok mengatakan, sementara dengan harga tanah yang mahal, mustahil masyarakat miskin mampu membeli lahan dengan luas minimal 36 meter persegi.

Masyarakat tidak mampu, kata Ahok, mau tidak mau akan membeli rumah yang ada di gang sempit dengan kondisi penuh dengan penyakit. “Maka kami tawarkan program rumah susun. Masyarakat miskin tidak bisa memiliki rumah kalau bukan kami yang membangunkan,” ucap Ahok.

Anies kemudian menanggapi penjelasan yang diberikan Ahok. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga itu menyebutkan, di Jakarta saat ini ada 41 persen warga yang tidak memiliki rumah sendiri. Untuk mengatasi itu perlu keberpihakan. “Private sector juga mau bekerja sama dan itu sangat bisa. Ini tentang keberpihakan pada warga yang tidak bisa punya rumah. Teknik pembiayaan akan berkembang,” ujar Anies.

Mendapatkan jawaban seputar keberpihakan, Ahok menyatakan jawaban Anies retorika. “Ini terlalu retorika, ya. Ini fakta, bapak bilang 41 persen orang Jakarta tidak punya rumah. Itulah mengapa kita ngotot di reklamasi, kita ingin setengah dari pulau-pulau itu punya DKI,” kata Ahok.

Ahok lanjut menjelaskan, dengan reklamasi bisa menjadi solusi pertumbuhan penduduk yang semakin besar sementara jumlah lahan
terbatas. “Jadi nanti anak-anak muda bisa punya rumah di situ. Tidak usah bayar, cukup bayar pemeliharaan. Itu yang kami upayakan,” kata Ahok.

Pengamat politik Universitas Padjajaran Muradi menilai dalam debat pamungkas cagub cawagub DKI Jakarta 2017 itu, Ahok lebih menguasai debat tentang persoalan rumah bagi warga DKI Jakarta. Muradi mencontohkan kelemahan program rumah Anies.

“Misalnya Anies memberikan izin rumah tapak, semua orang akan datang ke Jakarta. Anies ingin beda, bukan pembeda. Ahok itu kenyang di birokrasi, tapi mungkin kurangnya di pendekatan kepada manusia, tapi tu diambil alih oleh Djarot,” ujar Muradi.

(*)