Djarot Anggap Mengamankan Uang Rakyat Merupakan Tugas Penting

Liputan6.com, Jakarta Calon wakil gubernur DKI Jakarta petahana, Djarot Saiful Hidayat mengatakan mengamankan uang rakyat agar tidak dikorupsi, merupakan tugasnya bersama dengan calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Untuk itu, mantan Walikota Blitar tersebut mengungkapkan pentingnya komitmen dalam menghemat anggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Djarot kala dirinya menghadiri acara pengajian dan silaturahmi anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar yang diselenggarakan di rumah Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, di Cipinang Cimpedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

“Banyak yang triliunan rupiah yang digunakan untuk kepentingan tak bermanfaat. Tugas kami ya ini. Menyelamatkan uang rakyat agar tidak dikorupsi. Agar dapat diselamatkan untuk kita gunakan bagi kebutuhan warga miskin," ucapnya

Djarot juga bercerita tentang komitmennya bersama Ahok untuk menjaga uang rakyat agar tak dikorupsi atau diselewengkan, justru membuat Ahok pernah memiliki hubungan tak baik dengan DPRD DKI. Hal tersebut terjadi lantaran, Ahok ingin menghemat dan menyelamatkan anggaran daerah, anggaran yang berasal dari pokok pikiran oknum dewan.

“Kenapa Pak Ahok dan saya sempat tegang dengan anggota DPRD DKI, ya karena kita enggak terima anggaran dibuat tak karuan. Masa anggaran yang tak bermanfaat kita temukan sampai Rp 12,3 triliun. Kita enggak mau anggaran buat membeli barang-barang kurang baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Djarot mengungkapkan selama ini Pemprov DKI bisa meluncurkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah dinikmati oleh 750.000 siswa di DKI dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,3 triliun. Kemudian, Pemprov DKI bisa memberi subsidi untuk Transjakarta sebesar Rp 2,3 triliun. Agar warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal yang murah.

Sedangkan untuk kaum lansia di DKI Jakarta, penerima KJP, buruh bergaji dibawah UMP serta TNI dan Polri berseragam dapat menaiki Transjakarta tanpa dipungut biaya. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga mensubsidi pemeliharaan rumah susun sebesar 80 persen. Serta memberikan subsidi untuk premi BPJS Kesehatan sebesar Rp 800 miliar.

“Kenapa bisa kita lakukan semua itu? Karena itu berasal dari uang rakyat yang kita selamatkan. Lalu kita kembalikan ke rakyat,” ungkap Djarot.

(*)