Pengintimidasi di Pilkada DKI 2017 Akan Kena Sanksi Tegas

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengingatkan masyarakat agar menjaga ketertiban dan perdamaian dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Dia berharap tidak ada ancaman atau intimidasi kepada pihak tertentu jelang, selama, dan setelah pemungutan suara.

Jika tidak mengindahkan hal tersebut, pihak berwenang akan menindaktegas pelakunya.

"Aparat sudah diberikan instuksi untuk menindak tegas secara hukum siapa pun yang coba ingin ganggu, memberikan ancaman, melakukan intimidasi atau arahkan massa hanya untuk membuat suasana yang sangat demokratis ini menjadi terganggu," ujar Wiranto, di Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Menurut dia, Presiden Joko Widodo berpesan agar warga Jakarta dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan bebas dari intimidasi serta ancaman dari pihak manapun pada Pilkada DKI 2017.

"Dari petunjuk itu tentunya aparat keamanan melakukan langkah. Saat ini kita adakan apel di Ancol dari seluruh aparat keamanan yang ingin membantu menjaga mengawal agar pilkada putaran dua ini dapat terlaksana dengan baik," kata Wiranto.

Setiap warga Indonesia memiliki hak untuk memilih pasangan calon yang dianggapnya baik. Hak ini dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga mengatakan acara ini merupakan milik bersama, bukan hanya sekelompok orang.

"Masyarakat DKI yang punya hak pilih dapat laksanakan kewajibannya haknya dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan pemimpin DKI yang berkualitas yang punya kompetensi dan integritas," kata Wiranto.

Aparat keamanan pun, ujar dia, siap ikut mengamankan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Namun, dia tetap berharap partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di puncak pesta demokrasi ini.

*Ikuti Quick Count Pilkada DKI Jakarta dari tiga lembaga survei di Liputan6.com pada Rabu 19 April 2017.