Cara Polri Cegah 3 Jenderal Maju Pilkada Gunakan Kekuasaan

PDIP Umumkan Lima Pasangan Cagub Dan Wagub Pilkada Serentak 2018 — Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan surat mandat kepada pasangan TB Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jabar 2018, Jakarta, Minggu (7/1). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Tiga jenderal Polri resmi diusung PDIP maju di Pilkada Serentak 2018 ini. Meski masih aktif, Polri memastikan ketiga personelnya itu tidak akan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan politik mereka.

"Mudah-mudahan tidak. Beliau juga sudah dimutasikan dan tidak menjabat kewilayahan dan jabatan strategis," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1/2018).

Tiga jenderal yang resmi diusung PDIP itu antara lain, mantan Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin, mantan Waka Lemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan, dan Komandan Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail.

Selain tidak memberikan jabatan strategis, Polri juga tetap melakukan pengawasan ketat terhadap ketiga jenderal tersebut agar tidak menyalahgunakan kewenangannya di Korps Bhayangkara untuk berpolitik.

"Pasti. Kita kan ada propam untuk mengawasi," kata dia.

2 dari 2 halaman

Belum Ada yang Mundur

Sejauh ini, belum ada perwira tinggi Polri yang mundur jelang pencalonannya di Pilkada Serentak 2018. Polri belum mengambil sikap hingga keluar ketetapan dari KPU pada Februari mendatang.

"Kan ini belum ditetapkan, baru rekomendasi partai. Pada saat penetapan 12 Februari nanti baru mengundurkan diri," ucap Setyo.

Setyo menjelaskan, pengawasan Polri terhadap tiga jenderal itu hanya sampai mereka pensiun atau mengundurkan diri.

Kendati begitu, Setyo memastikan bahwa ketiga jenderal tersebut ketika pensiun nanti tidak akan memanfaatkan anggota Polri yang aktif untuk menyukseskan mereka di Pilkada Serentak 2018 ini.

"Kalau dengan anggota ada hubungan emosional itu biasa, tapi kan tidak bisa menggerakkan anggota. Kita diikat kode etik dan tidak boleh berpolitik praktis," tandas dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Bahas Koordinasi Penegakan Hukum Kehutanan, Menhut Raja Juli Antoni Temui Kapolri