Ketua KPU: Perlu Tambahan Rp 68 M untuk Biaya Verifikasi Parpol

PHOTO: KPU Umumkan Hasil Verifikasi Ulang 9 Partai Politik — Ketua KPU Arief Budiman (ketiga kanan) memaparkan Hasil Penelitian Administrasi Perbaikan kepada 9 Partai Politik (Putusan Bawaslu) di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Minggu (24/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperkirakan butuh suntikan dana tambahan Rp 68 miliar untuk memverifikasi seluruh partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019. Hal ini disampaikan KPU setelah MK mengabulkan permohonan uji materi soal verifikasi partai politik.

"Kami sudah menghitung tambahan anggarannya Rp 68 miliar. Ini untuk biaya verifikasi faktual parpol di tingkat kabupaten dan kota. Sebab, kan harus verifikasi faktual keanggotaan juga," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman usai diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Arief melanjutkan, hal ini secepatnya dikoordinasi dengan Komisi II DPR.

"Senin (14 Januari) ke DPR," jelas dia.

Selain anggaran, KPU juga akan meminta tambahan anggota untuk verifikator. Soal jumlah, Arief mengatakan masih dalam penghitungan.

"Jumlah pasti masih dihitung, tapi ini hanya untuk verifikator, untuk panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara tidak tambah jumlah, sudah ada tetap dari kecamatan," ucap Ketua KPU RI Arief Budiman.

2 dari 2 halaman