KSAD: Tidak Benar Pilkada Wujud TNI Kembali Berpolitik

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Mulyono menegaskan, bahwa netralitas TNI dalam politik adalah final dan tidak bisa ditawar lagi. Orang nomor satu di TNI AD ini membantah bahwa Pilkada merupakan perwujudan kembalinya TNI ke politik praktis.

Hal itu berkaca pada sikap Pangkostrad Letjen Edy Rahmayadi yang maju di Pilkada Sumatera Utara 2018. Menurut Mulyono, Letjen Edy sudah pensiun dini dan dia memiliki hak sebagai warga negara untuk berkontestasi dalam Pilkada.

"Jadi tidak benar pilkada adalah wujud kembalinya TNI ke dalam politik praktis," ujar Mulyono dalam amanat sertijab perwira tinggi TNI di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2018).

Di hadapan para perwira tinggi yang akan menempati jabatan baru, Mulyono berpesan agar personel TNI tidak berpolitik praktis.

"Sejak reformasi TNI digulirkan pada tahun 1999, TNI telah bertekad untuk tidak lagi berperan di ranah politik praktis, di antaranya lewat penghapusan dwifungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif tahun 2004, serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI," Mulyono menjelaskan.

Menurut Mulyono, netralitas TNI telah teruji dengan tidak adanya keinginan TNI untuk tidak terlibat di politik praktis.

"Maka, Netralitas TNI sudah final dan tidak perlu diragukan," ujar Mulyono.

Mulyono berpesan agar purnawirawan yang terjun di Pilkada 2018 tida menarik dan melibatkan TNI dalam kontestasi.

"Agar purnawirawan yang ikut di Pilkada 2018 bisa turun dan ikhlas, tidak menarik dan melibatkan personel terhadap berbagai akses yang dapat mengarah kepada politik praktis, agar netralitas TNI terjaga," tegas Mulyono.