Panwaslu Telusuri Dugaan Mahar Politik PKS di Pilkada Cirebon

Bakal calon Wali Kota Cirebon Siswandi. (Liputan6.com/Panji)

Liputan6.com, Cirebon - Panwaslu Kota Cirebon masih menelusuri dugaan mahar politik di pemilihan Wali Kota Cirebon yang diduga dilakukan PKS. Dugaan politik uang ini diungkapkan salah satu bakal calon Wali Kota Cirebon, Siswandi, yang gagal mendaftar di KPU.

Siswandi yang sedianya diusung Partai Gerindra, PAN, dan PKS tak diterima KPU lantaran tidak mendapat rekomendasi dari PKS.

Hingga saat ini Panwaslu sudah memanggil Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani untuk dimintai keterangan.

Ketua Panwaslu Kota Cirebon Susilo Waluyo mengatakan, dalam pencarian fakta, pihaknya memberi 17 pertanyaan kepada Dani. Dari 17 pertanyaan itu, 10 di antaranya termasuk pertanyaan pokok pada dugaan adanya praktik permintaan mahar politik.

Namun, dari hasil pencarian fakta tersebut, Panwaslu mengaku belum mendapat petunjuk lengkap.

"Saudara Dani mengaku tidak mengetahui secara langsung soal adanya dugaan mahar politik," kata Susilo kepada awak media di kantor Panwaslu Kota Cirebon, Senin 15 Januari 2018.

Selain PAN, Panwaslu juga akan memanggil Ketua DPD PKS Kota Cirebon Karso, untuk dimintai keterangan.

Rencananya, Karso akan memberikan keterangan kepada Panwaslu hari ini.

"Tadi utusannya Pak Karso datang, menyampaikan kalau Pak Karso bisanya besok (hari ini). Tapi untuk jamnya belum dipastikan, tapi besok hadir," katanya.

Selain PKS, Panwaslu juga sudah berkomunikasi dengan Siswandi. Susilo mengatakan, Siswandi dipastikan hadir pada akhir pekan ini.

"Beliau sepakat untuk datang pada hari Jumat nanti, sekitar pukul 14.00 WIB. Intinya tadi, kita ingin mencari kejelasan tentang dugaan mahar politik itu," sambung dia.

Tak hanya itu, rencananya Gerindra yang juga tergabung dalam Koalisi Umat bakal dipanggil untuk dimintai keterangan.

Ketua DPD PAN Kota Cirebon Dani Mardani mengaku tak tahu persis bagaimana kronologis permintaan mahar politik itu.

Dani, yang saat itu ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Siswandi-Euis hanya fokus pada kelengkapan persyaratan pencalonan. Siswandi - Euis saat mendaftar diusung tiga partai yang menamakan diri koalisi umat.

Tiga partai tersebut yakni Gerindra, PAN, dan PKS. Namun saat menit-menit pendaftaran PKS mendadak abstain.

Seiring berjalannya waktu, Siswandi menduga sikap PKS yang abstain terkait dugaan permintaan mahar kepadanya melalui tim Siswandi.

"Kita hanya fokus pada mekanisme pengambilan putusan pencalonan. Kami hanya sekadar mendengar laporan pasangan calon, kalau prosesnya terjadi kami tidak tahu," ucapnya.

Dani mengatakan, persoalan adanya dugaan mahar politik merupakan ranah antara PKS dan calon pasangan yang bakal diusung. Sementara, PAN dan Gerindra, kata Dani sudah sepakat mengusung pasangan Siswandi-Euis.

"Kita sudah clear, waktu itu Gerindra masih mengusung Siswandi-Karso. Kemudian ganti Siswandi-Euis. Soal mahar, kami tidak tahu persis," ujar dia.

2 dari 2 halaman

Sampai Miliaran

Ilustrasi Politik Uang 2 — Ilustrasi Politik Uang (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Siswandi mengungkapkan, ada pembicaraan yang berujung kepada nilai uang saat pencalonannya sebagai wali kota Cirebon.

"Awalnya hanya ratusan juta, makin malam saya semakin besar jumlahnya sampai miliaran. Katanya setelah itu rekomendasi turun," kata Siswandi, Sabtu (13/1/2018) sore.

Perwira tinggi polri yang pernah bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengaku nominal mahar tersebut diminta oleh salah satu pengurus PKS di Kota Cirebon.

Siswandi pun menyerahkan semua pembicaraan tersebut kepada kuasa hukumnya. Namun demikian, dia mengaku kaget atas sikap PKS yang tidak menurunkan rekomendasi lantaran tidak ada uang mahar.

Dia mengungkapkan, sore hari sebelum menyatakan abstain, PKS menyebutkan rekomendasi Siswandi - Euis sudah bisa dipastikan 90 persen dari PKS.

"Sore, saat saya masih di kereta menuju Cirebon tim saya yang disuruh ke kantor PKS angkanya yang jelas sampai miliaran," kata Siswandi.

Siswandi mengaku, semua kronologis dugaan permintaan mahar ada pada timnya. Dia juga menyayangkan sikap PKS yang dianggap tidak konsisten dengan Koalisi Umat.

Sementara, kata dia, Partai Gerindra dan PAN tidak pernah meminta mahar.

"Sampai detik saya di KPU menunggu PKS datang bawa rekom, saya tidak pernah mengeluarkan uang sepeserpun," ujar dia.

Saksikan video di bawah ini: