Ganjar Pranowo Tahu Peluru Itu Menyasar Dirinya

Liputan6.com, Jakarta - Ganjar Pranowo menghela nafas panjang saat mengingat kasus megakorupsi atau e-KTP menjadi sorotan publik. Dia sadar betul, perkara yang melibatkan Setya Novanto itu akan menjadi peluru yang menyasar ke arahnya.

Maklum saja, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kembali bertarung di Pilkada Serentak 2018 sebagai bakal calon petahana. Ganjar menggandeng Taj Yasin, putra KH Maimun Zubair. Keduanya didukung partai koalisi, PDIP, Nasdem, PPP, dan Demokrat.

Sementara lawannya, Sudirman Said-Ida Fauziah, didukung partai koalisi Gerindra, PAN, PKS, dan PKB. Mereka akan bertarung di Pilkada 2018.

Ketika peristiwa korupsi KTP elektronik terjadi, Ganjar Pranowo duduk sebagai anggota Komisi II DPR yang membawahi bidang pemerintahan. Pria jangkung berambut putih itu dituduh menerima fulus lima miliar rupiah seperti dalam kesaksian Miryam S Haryani.

Belakangan kesaksian itu dicabut. Miryam saat ini berstatus terpidana dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia terbukti bersalah karena memberikan keterangan palsu dalam sidang tindak pidana korupsi.

"Alhamdulliah, Gusti Allah mboten sare, berapa yang disampaikan itu sudah disampaikan di pengadilan, waktunya tidak tepat, lokasinya tidak tepat. Data dan faktanya tidak tepat. Maka dengan cara itu, publik akan tahu," ujar Ganjar di redaksi Liputan6.com, Rabu 31 Januari 2018.

Meski demikian, perkara tersebut tidak berhenti sampai di situ. Demikian rupa dan cara dijadikan amunisi untuk menyasar sang petahana. Gerilya dunia maya untuk menjatuhkannya mulai bermunculan.

"Sudah dihembuskan, sekarang di medsos sudah kok," ucap Ganjar saat menyambangi kantor Liputan6.com, Rabu 31 Januari 2018.

Bagi Ganjar, peluru yang dimuntahkan ke dirinya itu adalah hal wajar. Siapapun yang punya agenda antikorupsi, dibenturkan dengan isu korupsi yang menerpanya.

Diketahui, tahun lalu, Ganjar Pranowo mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN). Hal ini membuatnya mendapat apresiasi oleh lembaga antirasuah tiga kali berturut-turut.

Tahun 2016, penghargaan diberikan dalam kategori Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik. Sementara pada 2015, penghargaan diberikan karena menjadi pengendali gratifikasi dengan jumlah laporan gratifikasi terbanyak.

"Memang, tantangan terbesar punya agenda antikorupsi. Kita diserang di situ, kita akan dilumpuhkan di situ, itu sudah terbaca. (Karena itu caranya) kita jujur, buka semua. Harapannya biar masyarakat tahu. Mana fitnah dan fakta," tutur Ganjar.