KPAI Minta Bawaslu Awasi Pelibatan Anak dalam Pilkada 2018

Susanto menjelaskan, sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

Senada dengan Susanto, Ketua Bawaslu Abhan menuturkan, Undang-Undang Pilkada melarang pelibatan anak dalam kegiatan politik termasuk kampanye. Sayangnya, ujar Abhan, sampai saat ini masih belum ada aturan tegas untuk memberi sanksi pada siapa pun yang melanggarnya.

Abhan menjelaskan, jika terjadi sanksi administrasi maka Bawaslu akan menindaknya. Tetapi jika yang terjadi adalah pelanggaran pidana, Bawaslu akan merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk menindaknya.

"Bagi sanksi administrasi kami akan melakukan tindakan misalnya ketika ada kampanye, anak dijadikan jurkam atau menyanyikan slogan-slogan pasangan calon, itu akan kami tindak tegas melalui koordinasi dengan tim pasangan calon, " ucap Abhan.

" Tetapi terkait sanksi-sanksi lain karena di Undang-Undang Pilkada tidak mengatur, kalau itu bukan pidana umum, kami rekomendasikan kepada penyidik untuk melakukan lebih lanjut tindak pidana. Ataupun nanti KPU punya kewenangan untuk memproses pidana terkait eksploitasi anak untuk kepentingan politik, " imbuhnya.

Sebagai informasi, data yang diperoleh KPAI dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih usia anak (17-18 tahun) sekitar 10 juta orang, sedangkan usia anak yang pernah menikah dan memiliki hak pilih sekitar 5.000 orang dari total Daftar Penduduk Potensial (DPP) yakni 160.765.143 pemilih atau sekitar 16,028 persen adalah kategori pemilih anak.