KPU Sulsel: Hanya 7 Partai yang Lolos di 24 Kabupaten dan Kota

Liputan6.com, Makassar - Tujuh partai politik resmi dinyatakan lolos dalam verifikasi faktual sebagai peserta Pilkada Sulsel 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan atau KPU Sulsel. Ketujuh partai yang dinyatakan lolos verifikasi di 24 kabupaten dan kota di Sulsel tersebut masing-masing Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, PDIP, PAN, Demokrat, dan Partai Perindo.

"Hanya tujuh partai di antaranya yang memenuhi syarat di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel," kata Iqbal Latief, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel di Makassar, Minggu (11/2/2018).

Sementara sembilan parpol lainnya, yakni PKB, PKS, PPP, Hanura, PBB, PKPI, PSI, Partai Garuda dan Partai Berkarya hanya dinyatakan memenuhi syarat antara 19 hingga 23 kabupaten dan kota dari 24 total kabupaten dan kota yang ada di Sulsel.

"Hasil verifikasi faktual ini telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Sulsel dan KPU kabupaten dan kota se-Sulsel di Hotel Four Point by Sheraton, Jalan Landak Makassar, Minggu ini," ungkap Iqbal.

Adapun yang menjadi poin penting dalam proses verifikasi faktual partai politik yang dilakukan pihaknya, beber Iqbal, yakni tentang pengecekan detil kelengkapan pengurus seperti ketua, sekretaris, dan bendahara.

Tak hanya itu, poin penting lainnya juga memeriksa adanya keterwakilan perempuan dalam struktur partai yang dimaksud sebanyak 30 persen serta status kantor.

"Kita juga verifikasi jumlah keanggotaan partai politik yang dimaksud," ujar Iqbal.

Setelah seluruh poin di atas diverifikasi secara detil sejak ditingkat KPU Kabupaten/Kota hingga KPU provinsi, kemudian hasilnya diumumkan dalam rapat pleno tadi.

"Berdasarkan syarat minimal 70 persen, ditetapkan 16 parpol telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu untuk tingkat provinsi," akui Iqbal.

Berkas hasil verifikasi faktual yang telah diumumkan, lanjut dia, akan diserahkan KPU Sulsel ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta untuk aegera ditindaklanjuti.

"Berkas 16 partai politik yang memenuhi syarat tersebut akan diserahkan ke KPU RI untuk ditindaklanjuti," Iqbal menandaskan.