Jokowi yang Akhirnya Dipinang PDIP

Sepanjang 2017, banyak sudah partai politik yang melirik Joko Widodo atau Jokowi untuk kembali dicalonkan sebagai presiden di Pilpres 2018. Namun, PDIP sendiri sebagai partai asal Jokowi tak terlihat punya keinginan untuk sesegera mungkin mendeklarasikan kembali sosok Jokowi.

PDIP menyatakan tidak akan buru-buru mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, berdasarkan hasil kongres partai, penetapan bakal calon presiden dan calon wakil presiden merupakan hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Dari sisi tahapannya, kalau tidak salah akan ditetapkan pada bulan Oktober 2018. Sehingga kami masih punya waktu agar ketika partai memberi dukungan, senapas apa yang dikehendaki rakyat," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu 13 Agustus 2017.

Menurut dia, PDIP tidak akan melangkahi tahapan yang telah ditentukan. Sebab, saat ini skala prioritas bagi PDIP bukan sebatas deklarasi dukungan untuk pencalonan.

"Bagi kami dukungan yang lebih penting adalah memberikan dukungan yang lebih efektif agar kepemimpinan Pak Jokowi memberi perubahan kepada rakyat Indonesia," kata dia.

Hasto menjelaskan, dalam tradisi di PDIP, Megawati selaku ketua umum selalu memberikan kesempatan kedua bagi kadernya yang memimpin di pemerintahan untuk menjabat kedua kalinya.

Apalagi, kata dia, kader yang memimpin tersebut memenuhi syarat utama pencalonan yaitu kepemimpinan yang membumikan Pancasila dan meletakkan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

"Ada saatnya bagi kami untuk berbicara terhadap pencalonan tersebut. Kami tidak ingin membawa suasana pilpres terlalu di depan yang membuat suasana politik, persaingan yang tidak perlu," ujarnya.

Bahkan, setelah sejumlah parpol mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi, PDIP masih tetap menunggu. Hasto juga mengaku tidak merasa 'kecolongan' dengan hal tersebut meski satu per satu partai sudah menyatakan dukungan ke kadernya tersebut.

"Oh tidak (kecolongan), memberikan dukungan kan bagus," katanya saat ditemui usai menghadiri Rakernas NasDem di Jiexpo Kemayoran, Rabu malam, 16 November 2017.

Hasto justru mengucapkan terima kasih kepada partai yang sudah memberikan dukungan ke Jokowi, salah satunya NasDem. Menurutnya waktu bukan menjadi persoalan karena waktu 2014 PDIP lah yang pertama mengusung Jokowi menjadi presiden waktu itu.

"PDIP 2014 ketika orang belum mendeklarasikan kita sudah deklarasikan Pak Presiden," tegas Hasto.

Saat ini, PDIP hanya fokus mendukung pemerintahan Jokowi agar berjalan efektif. "Kalau berbicara Pilpres ke depan kita tidak bicara satu pasangan calon, satu kepemimpinan yang harus bersama," ujarnya.

Namun, perkembangan politik Tanah Air membuat PDIP tak mau menunggu hingga Oktober 2018 sesuai tahapan yang digariskan. Nama Jokowi akhirnya disebutkan Megawati di Sanur, Bali sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2018.

Gedung Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, menggelegar setelah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan kalimat saktinya dalam pidato politik di acara HUT ke-6 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem ke-IV.

"Partai NasDem dengan resmi mencalonkan kembali Presiden Jokowi sebagai presiden pada Pemilu 2019," kata Surya Paloh yang disambut riuh tepuk tangan kader Partai NasDem, Rabu 15 November 2017.

Surya mengatakan, NasDem bakal terus mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi hingga tuntas. Menurutnya, NasDem ikut bertanggung jawab dalam segala bentuk roda kepemimpinan Presiden Jokowi.

"NasDem akan terus memberikan dukungan pada Presiden Jokowi hingga tahun 2019," ucap Surya.

NasDem adalah partai pertama yang menyatakan dukungannya kepada mantan Wali Kota Solo itu. Dukungan itu disampaikan langsung Surya Paloh jauh sebelumnya, yaitu saat deklarasi dukungan Ridwan Kamil menjadi kandidat Gubernur Jawa Barat, 19 Maret 2017. Jadi, pidato politik Surya hanyalah bentuk penegasan akan dukungan untuk Jokowi.

Setelah NasDem, dukungan untuk Jokowi silih berganti dideklarasikan partai politik, baik partai yang punya perwakilan di DPR maupun partai politik baru yang akan berlaga di Pilpres 2019. PDIP sendiri adalah parpol ke-8 yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi.

Sebelumnya, dukungan sudah dideklarasikan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Di antara delapan partai pendukung Jokowi, hanya PKPI yang gagal lolos verifikasi partai politik peserta Pemilu 2019. Namun PKPI tengah menggugat KPU atas keputusan tersebut.

Hal menarik adalah deklarasi oleh Perindo yang menyatakan dukungan kepada Joko Widodo dalam Pilpres 2019 pada Oktober tahun lalu.

Dukungan tersebut dinyatakan tak lama setelah ketua umumnya, Hary Tanoesoedibjo ditetapkan sebagai tersangka dugaan ancaman melalui media elektronik kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto.

Sebagian kalangan kemudian mengaitkan dukungan tersebut dengan kasus yang menjerat Hary Tanoe. Namun, terlepas dari praduga itu, dukungan Hary Tanoe juga berarti penting mengingat sosoknya sebagai taipan media di Indonesia.

Jokowi sendiri hingga kini masih memimpin sejumlah survei penjaringan capres. Terakhir, survei Alvara mencatat popularitas dan elektabilitas Jokowi sebagai calon presiden masih tinggi dibandingkan kandidat lainnya.

Dia menyebut popularitas Jokowi mencapai 98 persen dibandingkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di urutan kedua dengan persentase 94,8 persen.

"Jokowi dan Prabowo masih menjadi yang terpopuler. Jokowi memiliki popularitas paling tinggi dibandingkan tokoh lain," kata Pendiri dan CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali di Jakarta, Jumat (23/2/2018).

Tak hanya itu, kata dia, hasil survei juga menunjukkan 68,4 persen masyarakat masih menginginkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu memimpin kembali. Sisanya, 31,8 persen tidak menginginkan Jokowi memimpin kembali.

"Harapan itu berasal dari pemilih dari daerah Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi," ujar dia.

Sementara itu, Hasanuddin mengatakan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla mencapai 77,3 persen. Masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pasangan ini paling tinggi di Pulau Sulawesi mencapai 89 persen.

"Selanjutnya ada Pulau Jawa yaitu 83,2 persen dan Kalimantan itu 82,7 persen. Sedangkan paling rendah ada di Bali-Nusra 63,6 persen, Sumatera 62,2 persen dan Maluku Papua 57,1 persen," jelas dia.

Kini, layak ditunggu munculnya penantang Jokowi dan parpol pendukungnya. Bukan tidak mungkin pula masih akan muncul parpol yang akan mengikuti jejak PDIP dan tujuh parpol lainnya.