Mendagri: Aturan Cawapres Dua Periode Masih Debat Kusir

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo turut menanggapi adanya dukungan sejumlah pihak untuk kembali mengusung  Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. 

Tjahjo mengaku tak mempermasalahkan adanya dukungan tersebut. Namun menurut dia yang menjadi polemik justru mengenai aturan masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode. 

"Masih debat kusir pengertian dua periode (masa jabatan cawapres) itu berturut-turut ataukah tidak," ujar Tjahjo di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Politisi PDIP itu menyebut bahwa KPU yang berwenang menjawab polemik tersebut. Pasalnya, KPU adalah lembaga yang menyelanggarakan Pilpres 2019.

"Saya kira mungkin pihak resmi yang menyampaikan, apakah dari KPU kah atau apa. Penyelenggara kan KPU," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, saat ini pihaknya masih menimbang-nimbang sosok cawapres pendamping Jokowi di Pilpres 2019. 

Dia menyadari, pasangan ideal Jokowi adalah Jusuf Kalla atau JK. Namun, pencalonan JK kembali akan berbenturan dengan undang-undang.

"Pak JK sendiri komitmennya adalah ingin buat sejarah menjadi wapres dua periode. Itu pertama saat periode bersama Bapak SBY. Kedua saat bersama Bapak Jokowi. Kita terikat pada ketentuan UUD 1945. Masa jabatan hanya dua periode," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat malam, 23 Februari 2018.