Rawan Politik Uang, Pilkada Baiknya Tidak Digelar Langsung

Liputan6.com, Purbalingga - Mahalnya biaya politik dalam Pilkada ditengarai menjadi pangkal maraknya tindakan korupsi kepada daerah. Sistem pemilihan langsung kepala daerah pun diminta untuk dikaji ulang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengaku mendapatkan laporan politik uang dan transaksional sangat tinggi di Pilkada kabupaten/kota hingga provinsi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah mengkhawatirkan. 

"Masyarakat terbiasa dibeli dengan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan setiap tahun hingga mereka bisa mendapatkan uang terus," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, ‎di hadapan masyarakat konstituennya di Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/2/2018).

Dia memperkirakan, di pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019, masih akan diwarnai isu politik identitas. Upaya memecah bangsa dan merusak kerukunan antarumat beragama mulai terlihat.

Misalnya, kata dia, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah, menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama. 

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipakai antara lain dengan menggunakan isu dukun santet dimana banyak korban yang jatuh," jelas Bamsoet.

Hal demikian jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan tetap berlanjut. Untuk itu, Bamsoet menilai ada baiknya ke depan pemilihan kepala daerah di Pilakdatidak dilakukan secara langsung.

"Tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara, untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden tetap bisa dilakukan secara langsung," katanya.

Saksikan video pilihan berikut ini: