Ketua DPR: Hindari Politik Uang dan Transaksional Demi Demokrasi Berkualitas

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, isu politik identitas dan politik uang diprediksi akan mewarnai Pilkada Serentak 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019. Ia menuturkan, jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menurunkan kualitas dari demokrasi.

“Ancaman demokrasi seperti rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pikada serentak, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa, serta merusak kerukunan antar umat beragama,” ujar Bamsoet, panggilan akrabnya, saat kegiatan Reses di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/2/2018).

Politisi Partai Golkar ini menguraikan adanya pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama, serta rumah ibadah yang belakangan terjadi, merupakan salah satu bukti adanya upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

“Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang digunakan antara lain dengan menggunakan isu dukun, seperti santet, dimana banyak korban yang berjatuhan,” tambah Bamsoet

Bamsoet mengharapkan berjalannya Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

“Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab, serta berkualitas,” tambahnya.

Selain itu, Bamoset juga mengharapkan masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta pemilu, terutama dengan mengedepankan ide, program, serta visi dan misi. Sehingga, masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi kedepannya.

“Pelaksanaan pilkada itu harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa, untuk mampu menumbuhkan dan mengembangkan demokrasi yang berkualitas,” tandas Bamsoet.

Bamsoet menilai, ada beberapa daerah yang akan menyelenggarakan pilkada memiliki kerawanan terkait dengan penggunaan isu SARA.

“Pastinya, semua partai politik akan all out melakukan kampanye terhadap pasangan calon yang mereka usungkan kepada masyarakat. Hal tersebut sangat berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat, yang akhirnya dapat menimbulkan ancaman keamanan,” ucap Bamsoet.

Bamsoet memastikan, DPR RI melalui pelaksanaan fungsi pengawasan akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye Pilkada, Pileg, dan Pilpres.

“Langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman Pilkada serentak itu perlu disiapkan. DPR telah melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah seperti KPU, Bawaslu, Polri, BIN, TNI, Pemprov, dan Pemda agar pelaksanaan Pilkada, Pileg, dan Pilpres ini dapat berlangsung dengan aman dan lancara,” kata Bamsoet.

Politisi dapil Jawa Tengah itu juga mengharapkan untuk pemilihan kepala daerah kedepannya, mulai dari bupati, walikota, hingga gubernur, tidak dilakukan secara langsung, tetapi dikembalikan ke DPRD. Sementara untuk pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, tetap dapat dilakukan secara langsung.

“Kita ketahui politik uang dan transaksional di Pilkada Bupati, Walikota, dan Gubernur sangat tinggi. Kerusakan yang ditimbulkan juga telah membuat khawatir masyarakat. Masyarakat terbiasa ‘dibeli’ dengan menggunakan uang. Ironisnya, di beberapa daerah yang saya kunjungi, ada warga yang berharap Pilkada bisa dilakukan tiap tahun, sehingga mereka bisa mendapatkan uang. Hal ini jelas merusak dan tidak bisa dibiarkan untuk tetap berlanjut,” tutup Bamsoet.

(*)