Ombudsman Bali Soroti Pemasangan Atribut Pilkada di Fasilitas Publik

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Bali menyoroti adanya fasilitas publik yang masih dipasangi atribut kampanye pasangan calon yang bertarung Pilkada Bali 2018.

"Saya berharap pendukung kedua pasangan calon mengikuti imbauan Bawaslu Bali untuk mencopot semua atribut kampanye yang dipasang di tempat umum," kata Kepala ORI Perwakilan Provinsi Bali Umar Ibnu Alkhatab, Senin 5 Maret 2018.

Ia menilai, sejauh ini sudah ada langkah-langkah dari Bawaslu untuk mengambil tindakan jika terjadi pelanggaran hal tersebut.

"Mudah-mudahan dipatuhi pendukung kedua pasangan calon ini. Jika tidak dipatuhi sudah ada sanksi yang diberikan oleh Bawaslu, jika tidak diikuti kedua pasangan calon ini," ujarnya dikutip dari Antara.

Umar mengatakan, dengan adanya dukungan semua pihak dalam melaksanakan tahapan kampanye Pilkada Bali ini, diyakini akan menghasilkan sebuah pemimpin yang memiliki legitimasi kuat.

Apabila ada pengaduan dari masyarakat terkait adanya pelanggaran hal ini, ORI Bali siap menerima laporan dari masyarakat yang nantinya disampaikan kepada Bawaslu Bali.

"Peran kami juga berfungsi mengawasi KPU dan Bawaslu Bali, karena mereka juga menggunakan uang APBN dan APBD untuk pelaksanaan Pilkada ini. Namun, untuk adanya pelanggaran terkait tahapan Pilkada Bali kewenangannya ada pada Bawaslu Bali.