JR Saragih Gagal Nyagub, Demokrat: Putusan KPU Sumut Debatable

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrat menempuh langkah hukum atas gagalnya JR Saragih melaju di Pilkada Sumatera Utara. KPU memutuskan JR Saragih tidak memenuhi syarat legalisir ijazah yang ditetapkan Bawaslu Sumut.

"Ini menjadi debatable, kalau kita lihat dari putusan hukum," kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada Liputan6.com, Jumat (16/3/2018).

JR saragih sebelumnya gagal menjadi cagub Sumut karena terganjal masalah legalisir ijazah. Kemudian, Bawaslu Sumut mengabulkan gugatan JR Saragih.

Bawaslu meminta JR Saragih melagalisir ulang ijazahnya. Lantas persoalan muncul.

Ijazah JR Saragih hilang saat akan dilegalisir. Ia terpaksa melaporkan kehilangan dan menggantinya dengan surat keterangan pengganti ijazah (SKPI).

KPU Sumut menganggap SKPI berbeda dengan legalisir ijazah. Alhasil, pencalonan JR Saragih ditolak.

Ferdinand mengakui ada perbedaan antara legalisir ijazah dan SKIP. "Kalau bicara keputusan kita memang tidak bisa memenuhi legalisir ijazah," ia berujar.

Ia memahami dilema yang dihadapi KPU. Bagaimanapun, putusan bawaslu menyebut legalisisr ijazah sebagai syarat pendaftaran.

Di sisi lain, JR Saragih tak bisa melegalisir ijazahnya yang hilang. "Maka kita akan menguji keabsahan SKPI di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," pungkas Ferdinand.