Kala Puti Guntur Kenalkan Dik Dilan kepada Ibu-ibu Pekerja Pabrik

Liputan6.com, Lamongan - Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Puti Guntur Soekarno mempromosikan program pendidikan gratis untuk SMA/SMK di hadapan ibu-ibu pekerja pabrik rokok di Lamongan, Jawa Timur.

Pasangan dari Calon Gubernur Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul ini menyebut program ini bisa membantu para orangtua.

"Ibu-ibu semua, Gus Ipul dan saya punya rencana kebijakan pendidikan gratis untuk SMA/SMK. Kami berdua berharap, program ini dapat meringankan beban rumah-tangga masyarakat," ujar Puti di lokasi, Selasa (20/3/2018).

Puti Guntur Soekarno berjumpa dengan ribuan pekerja Pabrik Rokok PT HM Sampoerna di Desa Karanglangit Lamongan Jawa Timur.

"Kalau pendidikan gratis, maka dananya bisa ditabung atau dipakai memenuhi keperluan lain," ucapnya.

Mendengar hal tersebut, sontak respons ibu-ibu menjadi riuh gemuruh. "Setujuuuu, Mbak Puti," kata ibu-ibu pekerja pabrik serempak.

Dalam Pilkada Jawa Timur 2018, Gus Ipul-Puti merumuskan rencana kebijakan pembebasan biaya pendidikan untuk SMA/SMK Negeri. Komitmen tersebut dicantumkan dalam dokumen visi-misi keduanya yang diarahkan ke KPU Jawa Timur.

"Gus Ipul dan saya juga ingin memberikan bea siswa bagi siswa-siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu," kata dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beredar surat rekomendasi pasangan Gus Ipul dan Puti Guntur dari PDIP untuk Pilkada Jatim 2018

2 dari 2 halaman

Dik Dilan

Cawagub Puti Guntur Soekarno senam bersama warga Lumajang (Liputan6.com/ Dian Kurniawan)

Gus Ipul-Puti merumuskan konsep pendidikan gratis itu dengan nama ringkas, Dik Dilan yang merupakan singkatan dari pendidikan digratiskan berkelanjutan. Untuk rencana kebijakan pendidikan gratis itu, keduanya memperkirakan akan menelan Rp 1,5 triliun.

"Kalau ibu-ibu sekalian setuju program pendidikan gratis, tolong bantu kami, Gus Ipul dan saya. Mari, kita menangkan Pilkada Jawa Timur 27 Juni 2018," kata Puti Guntur Soekarno disambut tepuk tangan ibu-ibu pekerja.

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan SMA/SMK yang semula dikelola Pemerintah Kabupaten dan Kota, beralih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Mulai tahun anggaran 2017, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengambil-alih pendidikan SMA/SMK di seluruh provinsi ini. Kebijakan itu diikuti penerapan kebijakan berbayar untuk siswa-siswa SMA Negeri dan SMK Negeri.